Indonesia Kawal Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

OS

Para aktivis kelompok Extinction Rebellion berkumpul di di Lapangan Parlemen, pusat kota London, Inggris dalam aksi krisis iklim, Selasa (1/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Presidensi G20 menjadi momentum Indonesia memperkuat komitmen global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Peralihan energi dan rehabilitasi lahan akan menjadi modal penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim di masa depan.

Chair of G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) Laksmi Dewanthi mengatakan, semua negara harus berkontribusi mengurangi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Hal ini sebagai upaya bersama untuk mencegah kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celsius.

”Momentum presidensi G20 digunakan Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih pada global dan saat bersamaan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya dalam ”Bincang Dua Puluh: Misi Keberlanjutan Melalui Penurunan Emisi” yang digelar harian Kompas bersama PT Freeport Indonesia, Kamis (7/7/2022).

Laksmi yang juga Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menuturkan, untuk mencapai target global, setiap negara menetapkan target masing-masing dalam menurunkan emisi. Indonesia, misalnya, menargetkan penurunan emisi 29 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Indonesia menetapkan tiga isu prioritas dalam EDM-CSWG G20. Pertama, upaya pengendalian perubahan iklim, baik adaptasi maupun mitigasi yang berkontribusi pada pemulihan, termasuk dari pandemi Covid-19. Kedua, meningkatkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, seperti berbasis kelautan dan berbasis lahan dengan penanaman pohon.

Ketiga, memobilisasi berbagai sumber daya, termasuk pendanaan, untuk mendukung aksi nyata dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. ”Jadi, target Indonesia pada G20 adalah memastikan negara-negara anggota memenuhi targetnya masing-masing dalam menurunkan emisi GRK,” katanya.

Baca juga : Transisi Energi Hijau, Jalan Mereduksi Dampak Krisis Iklim

Menurut Laksmi, dibutuhkan kolaborasi global agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celsius. Kolaborasi itu tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga perusahaan dan masyarakat luas.

”Menurunkan emisi bukan semata-mata karena Paris Agreement atau perjanjian komitmen lainnya. Namun, hal ini juga mandat konstitusi dalam menyediakan lingkungan bersih dan sehat bagi rakyat. Jadi, jika target tidak tercapai, yang dirugikan kita sendiri,” jelasnya.

Menurunkan emisi bukan semata-mata karena Paris Agreement atau perjanjian komitmen lainnya. Namun, hal ini juga mandat konstitusi dalam menyediakan lingkungan bersih dan sehat bagi rakyat.

Kontribusi perusahaan

Di Indonesia, upaya menurunkan emisi tersebut membutuhkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk perusahaan tambang. Sebab, perusahaan menggunakan energi yang besar untuk kendaraan operasionalnya.

PT Freeport Indonesia, misalnya, menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 30 persen pada 2030. ”Ini bagian dari upaya kami mendukung ekonomi hijau dan bagian dari target pemerintah mencapai nol emisi karbon pada 2060,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Salah satu langkah PT Freeport Indonesia dalam menekan emisi adalah dengan menggunakan kereta listrik untuk menggantikan dump truk. Dengan begitu, penggunaan bahan bakar fosil bisa dikurangi.

Tony mengakui, transisi menuju energi lebih ramah lingkungan memerlukan investasi besar. ”Namun, ini harus dilakukan. Tidak hanya menghitung berapa investasinya, tetapi juga melihat dampak ke depan bagi keberlanjutan. Perusahaan lain juga sudah mengarah untuk mengganti energi fosil,” jelasnya.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Seorang petugas mengecek kondisi salah satu lokomotif di salah satu terowongan di kompleks tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papau, Rabu (1/6/2022). Sekitar 5.000 orang bekerja di tambang bawah tanah setiap hari di lingkungan PT Freeport Indonesia.

Vice President Environmental PT Freeport Indonesia Gesang Setyadi menyebutkan, penggunaan kereta listrik tersebut dapat mengurangi emisi karbon sekitar 80.000 metrik ton per tahun. Jumlah itu setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 50-60 dump truk.

Gesang mengatakan, pihaknya juga sedang mengkaji rencana mengganti tiga unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan pembangkit listrik tenaga minyak dan gas bumi (PLTMG) sebagai pemasok listrik. ”Jika ini terealisasi, dapat mengurangi emisi hingga 50 persen,” ujarnya.

Gesang menambahkan, pihaknya juga merehabilitasi lahan dengan menanam jutaan pohon di sekitar kawasan pertambangan. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan karbon.

Direktur Yayasan Kehati (Keanekaragaman Hayati Indonesia) Puspa D Liman menyebutkan, semua aktivitas mengubah bentang alam akan berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya, termasuk memicu perubahan iklim. Namun, berbagai upaya dapat dilakukan untuk memitigasi dampak itu, salah satunya rehabilitasi lahan.

Baca juga : G-20 Mesti Jadi Contoh dan Pimpin Dunia Atasi Perubahan Iklim

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Area pabrik pengolahan konsentrat PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (31/5/2022). Setelah operasi tambang terbuka (open pit) Grasberg berakhir pada tahun 2019, PT Freeport Indonesia melanjutkan dengan operasi tambang bawah tanah.

”Kunci yang paling utama adalah keberlanjutan program. Kami melihat pendanaan untuk memitigasi perubahan iklim belum menjadi perhatian utama,” katanya.

Wakil Redaktur Pelaksana Kompas Marcellus Hernowo mengatakan, sejumlah survei menyebutkan kekhawatiran anak muda terhadap dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim, seperti bencana hidrometeorologi, juga lebih intens dibandingkan lima tahun lalu.

”Semua pihak mesti ambil bagian dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Pemerintah, misalnya, harus berinvestasi pada sumber energi terbarukan seperti angin dan surya. Selain itu, emisi dari perusahaan serta industri juga perlu dikurangi,” ujarnya.