logo Kompas.id
Bebas AksesDPR Minta Pemerintah Kejar...

DPR Minta Pemerintah Kejar Vaksinasi dan Jamin Ketersediaan Obat

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak pemerintah mengejar cakupan vaksinasi Covid-19. Ketersediaan obat antivirus juga perlu dijamin untuk mengantisipasi puncak kasus Omicron pada akhir Februari hingga Maret 2022

Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
· 3 menit baca
Petugas pendukung tenaga kesehatan Pradhya Pitaloka (22) menerima suntikan vaksin Covid-19 tahap kedua di RSUD Bung Karno, Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/2/2021).
FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas pendukung tenaga kesehatan Pradhya Pitaloka (22) menerima suntikan vaksin Covid-19 tahap kedua di RSUD Bung Karno, Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS—Puncak peningkatan Covid-19 varian Omicron diprediksi terjadi pada akhir Februari sampai Maret 2022. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak pemerintah mengejar cakupan vaksinasi dan menjamin ketersediaan obat untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

Anggota Komisi IX DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Netty Prasetiyani, mengatakan, di tengah program vaksinasi penguat atau booster yang mulai dijalankan, masih banyak warga yang belum memperoleh vaksin dosis pertama dan dua. Padahal, vaksinasi primer wajib diberikan untuk melindungi warga dari penularan Covid-19.

”Jangan sampai ramai di booster, tetapi masih ada masyarakat yang tertinggal (belum mendapatkan) vaksin dosis satu dan dua,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan serta Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, mengatakan, potensi kenaikan kasus Omicron tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, perlu dimitigasi, salah satunya dengan mengakselerasi vaksinasi untuk meningkatkan imunitas warga.

Orang dengan gangguan jiwa menjalani vaksinasi Covid-19 di Yayasan Camrud Biru, Kota Bekasi, pada Rabu (4/8/2021). Total ODGJ yang divaksin sebanyak 50 orang.
STEFANUS ATO

Orang dengan gangguan jiwa menjalani vaksinasi Covid-19 di Yayasan Camrud Biru, Kota Bekasi, pada Rabu (4/8/2021). Total ODGJ yang divaksin sebanyak 50 orang.

”Ada beberapa daerah yang cakupan vaksinasinya (dosis satu dan dua) masih rendah. Kementerian Kesehatan perlu koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memanggil kepala daerahnya. Ini untuk mengantisipasi ledakan kasus Omicron,” katanya.

Baca juga:Perbaiki Distribusi Vaksin untuk Memangkas Kesenjangan Cakupan

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dalam vaksin.kemkes.id, hingga Selasa pukul 18.00, cakupan vaksinasi di Indonesia mencapai 85,30 persen untuk dosis pertama dan 58,14 persen untuk dosis kedua. Namun, capaian vaksin di 34 provinsi belum merata.

Terdapat tiga provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis pertama di bawah 70 persen, yaitu Maluku 62,63 persen, Papua Barat 54,72 persen, dan Papua 29,4 persen. Selain itu, enam provinsi juga mempunyai capaian vaksinasi dosis kedua di bawah 40 persen.

Cakupan vaksinasi warga lanjut usia yang menyasar 21,55 juta jiwa juga belum optimal, yaitu dosis pertama 70,17 persen dan dosis kedua 45,36 persen. Bahkan, terdapat 12 provinsi dengan capaian vaksinasi dosis pertama di bawah 60 persen.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan obat antivirus. Hal ini diperlukan demi meminimalkan risiko keparahan pasien Covid-19 sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit.

Anggota Komisi IX DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Anas Thahir, menuturkan, ketersediaan obat-obatan menjadi modal penting dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron. Ia berharap kelangkaan obat yang terjadi saat gelombang penularan Delta tahun lalu tidak terulang.

Baca Juga:Obat Covid-19 Molnupiravir Akan Diproduksi di Dalam Negeri

”Potensi lonjakan Omicron harus dijadikan warning (peringatan). Jangan sampai seperti masa awal pandemi Covid-19 di mana banyak rumah sakit menjerit karena kehabisan oksigen dan obat,” ucapnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus Omicron akan meningkat dengan cepat. Berdasarkan pengalaman di sejumlah negara, puncaknya diperkirakan 35-65 hari setelah kasus pertama.

Di Indonesia, kasus pertama Omicron teridentifikasi pada pertengahan Desember 2021 lalu. Hingga Senin (17/1/2022), jumlah kasus varian ini telah mencapai 589 pasien.

Berbagai peralatan medis di ruang ICU di Siloam Hospitals Mampang yang sebelumnya adalah Lippo Plaza Mampang di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2020). Rumah sakit yang akan beroperasi pekan depan ini akan digunakan khusus untuk perawatan pasien Covid-19.
Kompas/Priyombodo (PRI)

Berbagai peralatan medis di ruang ICU di Siloam Hospitals Mampang yang sebelumnya adalah Lippo Plaza Mampang di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2020). Rumah sakit yang akan beroperasi pekan depan ini akan digunakan khusus untuk perawatan pasien Covid-19.

”Tidak ada yang bergejala berat sehingga tidak membutuhakn ventilator. Sekitar 90 persen pasien sudah divaksin dua kali. Hal ini membuktikan Omicron bisa escape immunity,” ujarnya.

Laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada Selasa (18/1/2022), mencatat, kasus baru Covid-19 mencapai 1.362 orang, dan 9 pasien meninggal. Angka kasus harian Covid-19 terus meningkat beberapa pekan terakhir. Di DKI Jakarta, kegiatan pembelajaran tatap muka di 39 sekolah dihentikan sementara karena ditemukan kasus positif Covid-19.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, jumlah sekolah yang ditutup sementara ada peningkatan. Setidaknya ada 39 sekolah yang ditutup sementara dengan 62 peserta didik, dua pendidik, dan tiga tenaga kependidikan terpapar virus Covid-19.

Budi menuturkan, pihaknya terus mengakselerasi vaksinasi Covid-19. Ia memperkirakan, vaksinasi terhadap kelompok remaja dan dewasa akan rampung pada April 2022.

Baca Juga:Vaksin Covid-19 dan Status Kerentaan Warga Lansia

Terkait ketersediaan obat, 400.000 tablet antivirus molnupiravir impor telah tersedia untuk pasien Omicron bergejala ringan. Antivirus ini diharapkan dapat diproduksi di dalam negeri pada Apri mendatang.

Kepala Badan POM Penny K Lukito menuturkan, saat ini terdapat empat obat Covid-19 yang telah memperoleh izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA), yaitu favipiravir, remdesivir, regdanvimab, dan molnupiravir.”Semua ini telah disesuaikan dengan standar penatalaksanaan Covid-19 sesuai panduan dari Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi,” katanya.

Editor:
EVY RACHMAWATI
Bagikan