Kolaborasi Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
Sabang secara geopolitik menarik. Lokasinya strategis untuk lalu lintas laut internasional. Namun, sayangnya belum tergarap optimal sampai saat ini.
Oleh
Nasrullah Nara
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menggandeng Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) untuk mengembangkan dan mengelola Sabang, Provinsi Aceh, sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Kemitraan strategis untuk pengembangan kawasan di ujung barat wilayah Tanah Air, itu ditandai dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dan Ketua Umum Asprindo Jose Rizal, di Jakarta, Jumat (9/7/2021.
Acara penandatanganan dihadiri Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo.
Dalam siaran pers yang diterima Kompas Minggu (10/7), Iskandar Zulkarnain menilai, sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Sabang selama ini belum banyak dilirik oleh para investor dan pengusaha, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
“Asprindo memiliki jaringan yang relatif luas, mencakup seluruh provinsi di Indonesia dan memiliki perwakilan luar negeri di sejumlah negara. Kami berharap, dengan sumber daya yang dimiliki, Asprindo dapat membantu kami mengembangkan Sabang,” papar Iskandar.
Secara terpisah, Ketua Umum Asprindo Jose Rizal, menyambut baik jalinan kerja sama ini. Jose menegaskan, Sabang secara geopolitik menarik. Lokasinya strategis untuk lalu lintas laut internasional. Namun, sayangnya belum tergarap optimal sampai saat ini. Padahal Sabang sudah diputuskan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, terpisah dari pabean sehingga ada berbagai fasilitas dan insentif di bidang pajak. "Kami berharap kami bisa memanfaatkan ini dengan baik,” kata Jose.
Ia juga menyebut kerja sama dengan BPKS ini selaras dengan misi Asprindo yang secara khusus mulai memberi perhatian pada wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. “Saat ini juga kami sedang menjajaki dan mengkaji potensi wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan Malaysia,” jelasnya.
Peran pengusaha bumiputera
Sementara itu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kedaulatan dan Energi, Kemenko Maritim dan Investasi Basilio Dias Araujo yang menyaksikan penandatangan MoU ini, menyebut kerja sama ini strategis dan momentumnya pun tepat. Dia menilai Asprindo fokus pada pengembangan pengusaha bumiputera atau pribumi. "Kami berharap pengusaha pribumi mampu berperan signifikan dalam pengembangan dan pembangunan untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,” kata Basilio melalui telekonferensi.
Basilio mencermati tingginya potensi kerja sama yang menguntungkan. “Terutama untuk industri perikanan, pariwisata, bunkering (migas), layanan provisi logistik, dan berbagai penyediaan jasa kepelabuhanan bertaraf internasional. Ini karena posisi kawasan Sabang sangat strategis dalam jalur pelayaran internasional,” paparnya.
Menurut Basilio, investasi dan kerja sama untuk memodernisasi Pelabuhan Bebas Sabang menjadi smart and blue/green port dan menjadi the First Emergency Call Port di Indonesia terutama di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai salah satu target kerja sama antara BPKS dan Asprindo.
“Ke depannya, secara market demand and global supply chains, Kawasan Sabang, Aceh dan sekitarnya pasti akan menarik pasar pengguna jasa pelabuhan internasional,” ujar Basilio.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenko Marves sangat mendukung langkah kerja sama strategis ini, terutama karena menyangkut pengembangan dan pembangunan pulau-pulau terluar Indonesia.
“(Kemitraan strategis) ini akan memperkuat postur Kedaulatan Maritim Indonesia. Kita wajib membangun pulau-pulau terluar Indonesia untuk memperkuat ketahanan maritim kita,” pungkas Basilio Araujo.
Dalam kemitraan ini, secara umum BPKS dan Asprindo sepakat untuk bekerja sama dalam lima hal, yakni pengkajian bisnis dan investasi; pelibatan investor; pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana; pengelolaan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa; serta penyebarluasan informasi yang relevan dengan perkembangan Sabang.
Pada bagian lain, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain optismistis kelak Sabang berkembang bukan hanya sebagai kota niaga dan pelabuhan, tapi juga menjadi kawasan wisata unggulan. "Tentu kami tidak mungkin mengerjakan itu sendirian. Karena itu kami perlu bermitra. Semoga dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa melihat wajah Sabang berubah dan menjadi kawasan yang sayang untuk dilewatkan,” ujar Iskandar.
Geopolitik
Secara geopolitik, letak Sabang termasuk strategis. Pada masa penjajahan, Belanda ataupun Jepang menjadikannya sebagai lokasi pertahanan. Sejumlah peninggalan bangunan kolonial dan benteng sisa Perang Dunia II banyak terdapat di sana. Sejak zaman Belanda, Sabang menjadi kawasan perdagangan.
Pada 2000, pemerintah pusat menetapkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dari segi keparwisataan, Sabang berpotensi dikembangkan lebih jauh dengan membuka ruang mampirnya kapal pesiar. Sabang memang berada dalam rute pelayaran wisata dengan pulau Langkawi (Malaysia) dan Phuket (Thailand), sehingga berpotensi untuk disinggahi.
Tahun 2019, Pemerintah Kota Sabang dan BPKS menggelar forum bisnis kapal pesiar. Potensi wisata dipromosikan lewat kompetisi selam internasional, festival yacht, dan festival tradisi-budaya pesisir. (Kompas,20/4/2019).
Awal 2019, Sabang disinggahi lima kapal pesiar yang membawa 4.887 turi asing. Kelima kapal yang sudah singgah adalah Seabourn Soujourn, Seven Seas Mariner, Albatros, MS Europa, dan Azamara Quest. Empat di antaranya berbendera Bahama, sedangkan Azamara Quest berbendera Malta.