LIPI mulai menguji klinis terapi peningkatan daya tahan tubuh untuk menangani Covid-19. Bila lancar, hasil uji produk berbahan herbal tersebut diumumkan 16 Agustus 2020.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
UNIVERSITY OF OXFORD VIA AP
Tangkapan layar dari video yang dikeluarkan oleh University of Oxford, Inggris, ini memperlihatkan partisipan uji klinis calon vaksin Covid-19 disuntik, 25 April 2020. Para peneliti di seluruh dunia kini telah berlomba untuk menemukan obat dan vaksin yang efektif untuk pasein Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sedang melakukan uji klinis produk immunomodulator atau senyawa peningkat daya tahan tubuh bagi pasien Covid-19. Selain sebagai terapi bagi pasien Covid-19, produk ini juga diharapkan bisa mendukung kemandirian obat di Indonesia.
Koordinator Kegiatan Uji Klinis Kandidat Immunomodulator untuk Penanganan Covid-19, Masteria Yunolvisa Putra, yang juga peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan, uji klinis produk immunomodulator untuk pasien Covid-19 sudah dilakukan sejak 8 Juni 2020. Pengujian ini melibatkan 90 subyek penelitian yang merupakan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta.
”Rencananya (hasil uji klinis) akan disampaikan pada 16 Agustus 2020. Namun, itu tergantung pada data yang akan kami dapatkan,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (3/8/2020).
Masteria mengatakan, dari 90 orang yang menjadi subyek penelitian yang diuji, sebanyak 72 orang sudah selesai melakukan uji klinis calon immunomodulator tersebut. Uji klinis dilakukan secara acak terkontrol dan tersamar ganda (blinding). Metode ini agar tak berat sebelah dalam pengujiannya.
Terdapat dua produk immunomodulator yang dikembangkan dalam proses uji klinis ini, yakni produk yang merupakan hasil ekstraksi dari jamur Cordyceps militaris dan produk berbahan dasar kombinasi herbal. Adapun kombinasi herbal yang digunakan, antara lain, adalah daun sembung (Blumea balsamifera), daun meniran (Phylanthus niruri), jahe merah (Zingiber officinale Roxb var rubrum Rosc), dan sambiloto (Andrographis paniculata).
Dari 90 orang yang menjadi subyek penelitian, sejumlah 30 orang mendapatkan produk immunomodulator dari Cordyceps, sebanyak 30 orang mendapatkan immunomodulator dari kombinasi herbal, dan sebanyak 30 orang lainnya menjadi subyek kontrol yang hanya mendapatkan plasebo (obat kosong).
Semua hasil dari uji klinis ini juga dikirimkan ke BPOM sebagai regulator.
”Kedua produk immunomodulator yang dikembangkan ini sudah memiliki prototipe dan data awal serta izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Semua hasil dari uji klinis ini juga dikirimkan ke BPOM sebagai regulator,” kata Masteria.
Produk immunomodulator dari jamur Cordyceps memiliki nomor izin edar POM TR162397831. Sementara itu, nomor izin edar untuk produk immunomodulator dari kombinasi bahan edar adalah TR162397831.
Penelitian ini merupakan hasil kerja sama dari LIPI, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, dan tim dokter Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.
Masteria menuturkan, bahan baku yang dibutuhkan untuk immunomodulator ini sudah dibudidayakan di Indonesia. Dengan begitu, perbanyakan produk ini tidak akan menghadapi kesulitan jika akan diproduksi dalam skala massal.
AFP/GEORGE FREY
Seorang ahli farmasi memegang pil untuk pengobatan pasien.
Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi Ali Ghufron Mukti dalam keterangan resmi menuturkan, dukungan penuh diberikan pemerintah dalam upaya pengembangan riset dan inovasi untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19. Meski begitu, semua proses pengembangan riset dan inovasi harus memenuhi prosedur yang diperlukan.
Menanggapi isu yang banyak diperbincangkan di media sosial terkait ditemukannya obat herbal untuk penyembuh dan pencegah Covid-19, Ghufron menuturkan, Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan Covid-19 tidak pernah mendukung hal tersebut. Untuk itu, masyarakat diimbau berhati-hati.
”Setiap pelaksanaan uji klinis harus mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji klinis, seperti oleh BPOM dan ethical clearance yang dikeluarkan oleh Komisi Etik. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dengan isu ditemukan obat herbal untuk pencegahan Covid-19 yang bukan dikeluarkan secara instansi terkait, seperti BPOM, Kemenkes, Kemenristek, atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya,” ujarnya.
