Validitas Data, Senjata Memerangi Covid-19
Data yang valid dapat menjadi senjata untuk melawan Covid-19, musuh biologis yang tak kasatmata. Dengan data yang akurat, keputusan tepat pun dapat dibuat.
Pelaksanaan tes cepat Covid-19 di Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (15/5/2020).
Kapan pandemi Covid-19 (coronavirus disease) berakhir? Pertanyaan yang hingga Jumat (15/5/2020) ini belum juga menemukan jawaban yang memuaskan. Tidak ada yang tahu secara pasti berapa lama lagi penyebaran virus akan tetap berlanjut.
Namun, dengan data yang valid, penyebaran virus SARS-Cov-2 penyebab Covid-19 dapat diupayakan untuk dihentikan. Data kini menjadi faktor terpenting menghentikan penyakit yang telah merenggut lebih dari 300.000 nyawa manusia di dunia itu.
Data yang valid tentu menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Catatan kematian harian akibat Covid-19 yang hanya mencatat orang meninggal dengan status positif dinilai tidak memberi gambaran utuh seberapa seriusnya kita harus menghadapi penyakit ini.
Meski dalam laporan harian perkembangan Covid-19 Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto juga menyebutkan penambahan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), mereka yang meninggal dengan status tersebut tidak dilaporkan.
Padahal, data kematian ODP dan PDP yang dicatat pemerintah daerah menunjukkan jumlah kematian lebih tinggi dibandingkan data kematian orang positif Covid-19. Kondisi ini mengesankan potensi kematian akibat Covid-19 di Indonesia hanya 4 orang dari 1 juta populasi.
Data terkait Covid-19 yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, di Provinsi Jawa Timur hingga Kamis (14/5) ada sebanyak 1.863 kasus. Sementara jumlah kasus meninggal dunia akibat Covid-19 tercatat 167 orang.
Berbeda dengan catatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah kasus terkonfirmasi tercatat ada sebanyak 1.858 kasus dengan total yang meninggal dunia sebanyak 180 orang. Ada pun data PDP sebanyak 4.509 orang dengan 435 orang meninggal dunia dan ODP sebanyak 21.910 orang dengan angka kematian 79 orang.
Sayangnya, belum semua daerah memiliki data yang terbuka sehingga catatan kematian akibat Covid-19 pun menjadi tidak valid. Kondisi inilah yang kemudian menjadi keresahan masyarakat untuk memotret secara utuh data masyarakat yang terinfeksi Covid-19.
Kontribusi nyata
Sudah seminggu, Florence Armein (40), koordinator konten Internews’ Earth Journalism Network, bergabung sebagai relawan LaporCovid19. Platform pelaporan terkait Covid-19 yang bertujuan untuk melengkapi data pemerintah.
Baginya, data merupakan segalanya. Dengan adanya data, tidak hanya pemerintah yang dapat membuat kebijakan tepat, tetapi masyarakat pun dapat mengambil keputusan tepat untuk menyikapi Covid-19.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F20200512ags18_1589290471.jpg){kind=logo}
Petugas menyemprotkan disinfektan seusai membawa peti jenazah pasien dengan protokol Covid-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Selasa (12/6/2020).
Menjadi relawan LaporCovid19, kata Florence, merupakan salah satu kontribusi nyata untuk menyajikan data yang valid. ”Daripada saya menuntut terus kepada pemerintah soal transparansi data, lebih baik saya menjadi bagian dari proses pencarian data yang berguna untuk publik dan para pemangku kepentingan,” ujarnya saat dihubungi Kompas.
Baca juga: Akurasi Data, Instrumen Penting Pengendalian Pandemi Covid-19
Sebagai relawan yang berdomisili di Jakarta, Florence bertugas memperbarui data 4 kabupaten di Sumatera Utara dan 6 kabupaten di Sumatera Selatan. Tugas ini ia lakukan dengan mencari data melalui laman resmi pemerintah provinsi dan daerah.
Meski terlihat mudah, Florence mengaku terkadang laman resmi dari pemerintah provinsi dan daerah tidak dapat diakses. Maka, untuk memastikan sumber data, ia harus mengaksesnya dari sumber lain, termasuk media sosial.
”Seperti tadi pagi, website (laman) Sumatera Selatan saya bisa buka, sementara (laman) Palembang yang juga memiliki situs Covid-19 saya coba buka itu tidak bisa meski sekarang sudah bisa diakses lagi. Jadi, memang harus bersabar saja,” kata Florence.
Pengalaman serupa dialami oleh Vinny Asrita (25), designer yang juga bergabung menjadi relawan LaporCovid-19. Akses data menjadi tantangan tersendiri untuk mencari total kasus terkait Covid-19.
Petugas pemakaman menguruk peti jenazah dengan prosedur penanganan Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/4/2020).
Padahal, data terkait Covid-19 dikatakan Vinny sangatlah penting sebagai pertimbangan pemerintah untuk membuat keputusan. Atas dasar inilah ia bergabung sebagai relawan LaporCovid19.
Vinny yang bertanggung jawab memperbarui data empat kabupaten di Sulawesi Utara mengaku belum juga menemukan laman resmi per kabupaten yang memberikan data Covid-19. Alhasil, ia hanya berpatokan pada data yang disajikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Baca juga: Kurva Epidemi Tidak Akurat Persulit Perancangan Penanganan Wabah
”Tetap saja (data) masih kurang lengkap karena standar antardaerah juga berbeda-beda. Misalnya, di laman itu belum mencantumkan jumlah ODP dan PDP yang sembuh dan meninggal. Jadi, ini saya masih cari juga sumber-sumber lain,” kata Vinny.
Data yang dikumpulkan setiap hari oleh para relawan kemudian dimasukkan ke dalam laman Laporcovid19.org. Melalui laman ini, publik dapat melihat lebih rinci statistik data terkait Covid-19 per daerah.
Keseragaman data
Irma Hidayana, salah satu inisiator platform LaporCovid-19, menyampaikan, ketiadaan data yang valid membuat masyarakat tidak tahu seberapa besar dampak dari Covid-19. Ketidatahuan ini kemudian menyebabkan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak waspada dan cenderung menyepelekan.
Foto aerial pekerja mengecat peti jenazah di sekitar TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020).
”Masyarakat merasa jadi bebas untuk keluar rumah. Padahal, dalam masa belum ditemukannya vaksin, tindakan preventif itu harus dilakukan. Artinya, kita harus memiliki wawasan informasi dan data yang valid agar paham seberapa besar dampak Covid-19,” kata Irma.
Jika pelonggaran pembatasan sosial berskala besar terus dilakukan tanpa dilandasi pada data Covid-19 yang akurat, kebijakan pemerintah pun menjadi kontraproduktif. Akibatnya, pandemi Covid-19 akan terus berlarut.
Baca juga: Pelonggaran Pembatasan Sosial Dikhawatirkan Picu Persoalan di Daerah
Dengan begitu, kata Irma, setiap daerah harus didorong untuk menyajikan data yang lengkap dan transparan seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Praktik-praktik baik seperti ini harus didorong, menjadi role model bagi kota kabupaten lainnya untuk bisa mengikuti,” ujarnya.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah memberikan panduan bagaimana mencatat kematian dan kesembuhan dari setiap PDP, ODP, ataupun mereka yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Panduan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kematian yang disebabkan Covid-19.
Kematian karena Covid-19, didefinisikan oleh WHO sebagai kematian akibat penyakit klinis, dalam kasus yang diduga atau sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Pengecualian diberikan kepada kasus kematian yang sama sekali tidak berkaitan dengan Covid-19, misalnya trauma.
Panduan WHO untuk mencatat kematian terkait Covid-19.
Sebagai contoh, seseorang dinyatakan meninggal karena sindrom gangguan pernapasan akut. Dalam rekam medis, kematian tersebut disebabkan oleh pneumonia dan diduga Covid-19.
Berdasarkan kasus tersebut, meskipun orang yang meninggal masih diduga Covid-19, berdasarkan panduan WHO, kematiannya tetap tercatat sebagai orang yang meninggal karena Covid-19. Keadaan ini disebut sebagai komorbiditas, yakni penyakit yang terjadi secara simultan.
Data terkait Covid-19 kini semakin mendesak dibutuhkan oleh Indonesia. Tanpa data yang akurat, peperangan biologis melawan musuh yang tak kasatmata akan sulit dimenangkan.
