Pandemi Covid-19 berdampak pada distribusi pangan. Menjelang Ramadhan, persoalan ini mesti diselesaikan.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pengemudi angkutan pangan mesti melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari di daerah tempat tinggalnya untuk mencegah penularan Covid-19. Prosedur ini, meskipun demi keamanan, membuat alur distribusi pangan dari sentra produsen pangan terhambat.
Karantina mandiri dilakukan selama pemberlakuan pembatasan sosial dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
”Hal ini terjadi di setiap daerah sentra produsen pangan. Pengemudi truk yang kembali dari tujuan pengantaran pangan, khususnya dari Jakarta, akan dikarantina mandiri untuk mencegah penularan Covid-19. Hal ini menyebabkan arus distribusi dan logistik pangan tidak lancar,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman yang dihubungi di Jakarta, Minggu (19/4/2020).
Sebagian besar usaha operator truk pengangkut bahan pangan segar berskala mikro, kecil, dan menengah memiliki 1-5 kendaraan. Jika semua pengemudi mengarantina diri pada waktu bersamaan, operator truk pangan mesti menunggu 14 hari.
Kyatmaja berharap kondisi itu diantisipasi sehingga disparitas harga tak terjadi.
”Harga bisa anjlok di daerah produsen, sedangkan di daerah sasaran melambung tinggi,” katanya.
Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan terminal barang sebagai zona netral, baik di daerah produsen maupun tujuan. Secara teknis, pengemudi menempatkan bahan pangan di terminal, lalu kembali lagi. Bahan pangan itu lantas dibawa pengemudi angkutan yang sudah disiapkan untuk bepergian lintas provinsi.
Harga yang anjlok akibat kendala distribusi sudah terjadi pada komoditas telur. Selama ini, 65-70 persen telur produksi Blitar ditujukan untuk memasok kebutuhan konsumen di DKI Jakarta dan sekitarnya, sedangkan 30-35 persen untuk memenuhi kebutuhan Jatim dan daerah lain. Di Blitar ada lebih dari 4.000 peternak ayam petelur dengan produksi mencapai 1.000 ton telur per hari.
Wakil Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional Blitar Sukarman pesimistis harga telur akan terdongkrak pada bulan Ramadhan. ”Karena ada PSBB, sepekan ini kami tidak mengirim telur ke Jakarta. Di Jakarta stok masih menumpuk. Distribusinya jadi masalah karena jual beli di pasar tidak berjalan normal,” ujarnya, Minggu (19/4/2020).
Harga telur di tingkat peternak di Blitar turun dari Rp 19.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 17.500-Rp 18.000 per kg dalam tiga hari terakhir.
Benahi
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri berpendapat, tata laksana distribusi menjelang bulan Ramadhan mesti dibenahi agar tak berdampak pada kenaikan harga. ”Keterlambatan pasokan pangan dapat meningkatkan harga di pasar. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial,” katanya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigadir Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga menyebutkan, Satgas Pangan mengawal jalur distribusi pangan untuk memastikan hal-hal yang diprioritaskan terlaksana.
Keterlambatan pasokan pangan dapat meningkatkan harga di pasar.
Sebelumnya, peneliti dan Co-Founder Yayasan Lokahita Jesika Taradini menyampaikan, pemetaan Lokahita menunjukkan, ada lima provinsi yang daya dukung pangannya di bawah 100 persen atau konsumsinya lebih besar daripada sumber daya pangannya. Lima provinsi itu, dari yang daya dukungnya terendah, adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Maluku, Maluku Utara, dan Banten.
Menurut Jesika, kelima provinsi itu belum mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk semua penduduk di wilayah tersebut sehingga tata distribusi dan logistik ke daerah-daerah tersebut mesti diperhatikan. ”Sebagai contoh, daya dukung pangan DKI Jakarta berkisar 31,1 persen. Artinya, sebanyak 68,9 persen lainnya mesti mengandalkan daerah lain,” ujarnya.
Ketua Komite Ritel Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tutum Rahanta berpendapat, distribusi dan logistik pasokan ritel tergolong lancar. Namun, ia berharap pemerintah mengkaji dampak PSBB secara komprehensif. ”Pemerintah juga perlu memperhitungkan kekuatan kantong masyarakat selama PSBB,” ujarnya.
Head of Corporate Communication PT Matahari Putra Prima Tbk sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Fernando Repi menilai distribusi dan logistik pasokan ritel tak terkendala selama PSBB. Dia berharap pemerintah pusat menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah agar penerapan aturan selaras satu sama lain.