PB IDI Dukung Layanan Telemedis untuk Masyarakat yang Isolasi Mandiri

Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia siap memberikan layanan kesehatan jarak jauh atau telemedik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Layanan itu untuk mendukung kebijakan pembatasan sosial.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Konferensi pers daring penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Gojek, Halodoc, Grab, dan Good Doctor untuk menghadirkan layanan telemedicine guna memberikan akses deteksi dini Covid-19 kepada masyarakat, Senin (23/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Melalui layanan telemedik atau pelayanan medis dalam jaringan, para dokter di bawah naungan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia siap membantu mengontrol kesehatan warga yang menjalani isolasi mandiri. Layanan ini mendukung penerapan pembatasan sosial berskala besar guna memutus penyebaran virus korona baru pemicu penyakit Covid-19.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Muhammad Faqih dalam konferensi pers daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (16/4/2020), mengatakan, BNPB dan Kementerian Kesehatan dalam naungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah bekerja sama dengan hampir semua penyedia layanan medis jarak jauh untuk membantu warga yang melakukan isolasi mandiri.

Telemedik memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan tenaga medis dari jarak jauh. Selanjutnya, tenaga medis bersangkutan akan memberikan layanan konsultasi mulai dari petunjuk untuk menjaga kesehatan, saran pemeriksaan lanjutan, melihat perkembangan perjalanan penyakit, hingga rekomendasi fasilitas kesehatan terdekat jika dibutuhkan.

Baca juga: Pemerintah Gandeng Gojek dan Halodoc Luncurkan Layanan Digital Tangani Covid-19

”Bagi masyarakat, terutama yang menjalani isolasi mandiri, jangan segan-segan menggunakan layanan ini. Kami dari IDI siap melayani warga yang memerlukan konsultasi untuk mengetahui informasi yang diperlukan terkait kesehatan selama berada di rumah (tempat isolasi),” ujarnya.

Menurut Daeng, telemedik ini sangat efektif dan efisien dimanfaatkan di tengah wabah Covid-19 yang berkecamuk. Cara ini pun bisa mendukung program pemerintah yang sedang melakukan pembatasan sosial guna menekan penyebaran penyakit tersebut.

Hal itu disebabkan pasien tidak perlu keluar rumah atau ruangan dan tidak perlu bersentuhan dengan tenaga medis yang diperlukan. ”Telemedik ini juga bisa menjangkau masyarakat lebih luas (karena tidak terbatas ruang),” kata Daeng.

Juru bicara pemerintah terkait penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menuturkan, telemedik menjadi satu dari enam instruksi Presiden Joko Widodo untuk percepatan penanganan Covid-19. ”Presiden minta sarana prasarana medis mengoptimalkan teknologi sehingga tidak perlu bertemu dokter atau harus ke rumah sakit, terutama untuk konsultasi awal. Tujuannya untuk meminimalkan kontak yang punya risiko penularan,” tuturnya.

Kompas/AGUS SUSANTO

Ojek daring mengaktifkan aplikasi seusai menyerahkan bantuan yang sudah ditandatangani Mardiyo, salah seorang warga yang terdampak Covid-19 di Desa Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/4/2020). Seiring pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di lima daerah di Jabar, Pemerintah Provinsi Jabar mulai menyalurkan bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia, dibantu sejumlah tukang ojek daring.

Pengujian lebih masif

Yurianto mengutarakan, dalam instruksinya, Presiden juga meminta pengujian atau deteksi Covid-19 harus lebih masif. Itu telah dijawab oleh sinergisitas Kementerian Kesehatan, BUMN, hingga TNI-Polri yang berusaha meningkatkan kapasitas laboratorium untuk melakukan tes Covid-19. ”Kami menargetkan bisa melakukan deteksi ini minimal 10.000 spesimen per hari,” ujarnya.

Seiring tes lebih masif, isolasi kelompok ataupun mandiri pun harus diperketat. Bahkan, lanjut Yurianto, Presiden meminta ada penegakan hukum dari aparat negara agar warga lebih disiplin menjalani pembatasan sosial, terutama di daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). ”Kepatuhan atau kedisiplinan mengikuti program pembatasan sosial sangat penting untuk menekan penyebaran Covid-19 ini,” katanya.

Di sisi lain, Presiden juga meminta semua pemangku kebijakan untuk memastikan agar arus logistik tidak terganggu dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Semua pemangku kebijakan diminta pula memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, yakni kepada masyarakat yang terdampak ekonomi berat karena wabah yang sedang terjadi.

”Kami minta masyarakat tidak panik. Pemerintah bertanggung jawab atas tantangan kesehatan dan ekonomi yang terjadi karena wabah ini,” kata Yurianto yang juga meminta warga tidak menyebarkan hoaks atau kabar bohong. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi 1.125 berita bohong atau hoaks dan akan ditindak tegas.

Data terbaru

Dalam kesempatan itu, Yurianto menyampaikan data terbaru dari percepatan penanganan Covid-19. Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan tes PCR terhadap 40.000 spesimen dari 35.000 orang. Hasilnya, terdata kasus positif akumulatif 5.516 kasus dan negatif 29.459 kasus. Dari itu pula, terdata 11.873 pasien dalam pengawasan (PDP) dan 169.446 orang dalam pemantauan (ODP).

Dihimpun dari 202 kabupaten/kota di 34 provinsi per 16 April, tercatat jumlah kasus positif baru mencapai 380 kasus sehingga total menjadi 5.516 kasus. Jumlah pasien sembuh baru mencapai 102 orang sehingga total menjadi 548 orang, sedangkan jumlah korban meninggal baru mencapai 27 jiwa sehingga total menjadi 496 jiwa.

Kompas/Wawan H Prabowo

Achmad Yurianto

Dari data itu, untuk pertama kali jumlah pasien sembuh baru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan korban meninggal. Grafik itu coba dipertahankan. ”Untuk segera merendahkan wabah ini, mari kita semua disiplin untuk tidak menularkan dan tertular penyakit ini. Jalani semua protokol kesehatan yang ada dengan penuh kesadaran,” ujar Yurianto.