Bingkai Transformasi Ekonomi untuk Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Pertumbuhan ekonomi kita telah memasuki babak baru, yaitu transformasi yang sasaran utamanya adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk ini perlu ada gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Oleh
JC TUKIMAN TARUNA
·3 menit baca
SUPRIYANTO
Ilustrasi
Salah satu dari tujuh arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022 (Jakarta, 28/4/2022) memerlukan pemahaman dan pencermatan ekstra. Mengapa? Tema penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 ialah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dijabarkan ke dalam tujuh prioritas nasional dan prioritas keempat menegaskan ”revolusi mental dan pembangunan kebudayaan”.
Bagaimana, serta dalam wujud seperti apa revolusi mental dan pembangunan kebudayaan itu dapat benar-benar mendukung terjadinya transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan?
Ketika Kishore Mahbubani menulis Asia Hemisfer Baru Dunia, Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan (2011), kosakata bermata tajam yang dipergunakan ialah Asia membutuhkan restrukturisasi. Rumusan analitiknya sebagai berikut: restrukturisasi (Asia) akan terbukti sulit, tetapi sekaligus juga mudah.
”Akan sulit karena tidak ada pemimpin natural untuk melakukan hal ini, sejak Barat menjadi bagian dari masalah, sementara negara-negara Asia belum siap untuk masuk.” Namun, hal itu akan menjadi mudah karena jalan yang kita butuhkan sejatinya sudah jelas: Asia tidak perlu mencari dan menemukan prinsip-prinsip baru untuk mengembangkan pemerintahan yang baik (good governance). Di dalam negeri suatu negara telah terdapat banyak praktik baik berpemerintahan; maka layak jika Asia optimistis dapat menjalankan restrukturisasinya (hlm 281).
Dikaitkan dengan perkembangan konsep dan pendekatan pembangunan manusia (human development), pertumbuhan ekonomi kita saat ini sudah meninggalkan restrukturisasi karena sudah sangat kuat, dan memasuki babak baru, yaitu transformasi. Di dalam transformasi ini, salah satu sasaran utamanya adalah peningkatan indeks pembangunan manusia (human development index), dan dalam penyusunan RKP 2023 itu telah dipatok naik dari 73,31 ke 73,39.
Seperti kita ketahui, angka yang dicapai dan tertuang dalam indeks pembangunan manusia adalah angka komposit dari capaian pada komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka lama sekolah), dan pendapatan/daya beli masyarakat. Artinya, semakin tinggi indeks pembangunan manusia dicapai, semakin jelas-tegaslah keberhasilan upaya pemerintah memuliakan manusia (masyarakat). Di sinilah perlu adanya gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan agar semakin mampu menopang transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Perlu adanya gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan agar semakin mampu menopang transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Itu berarti, transformasi ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan, karena itu ekonomi tidak boleh eksklusif hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi itu sendiri, tetapi harus untuk kepentingan manusia dan terus-menerus keberpihakannya.
Kata kunci
Rencana Kerja Pemerintah 2023 memuat beberapa kata kunci, tetapi dapat membingungkan atau membuat rancu manakala tidak dicermati pengertiannya. Adapun kata-kata kunci itu meliputi (1) ada tujuh arahan presiden, (2) ada tujuh prioritas nasional, (3) ada delapan arah kebijakan prioritas pembangunan, dan (4) ada delapan sasaran pembangunan.
Singkatnya, ada tujuh arah, tujuh prioritas, delapan kebijakan, serta delapan sasaran; dan kalau perhatian kita fokuskan ke delapan sasarannya, gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan menjadi sangat konkret dan jelas.
Delapan sasaran itu meliputi pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen; tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen; tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen; Rasio Gini 0,375-0,378; Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49; penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen; Nilai Tukar Petani 103-105; dan Nilai Tukar Nelayan 106-107. Ketercapaian seluruh sasaran itu hanya mungkin terjadi, bahkan dapat dipercepat, manakala gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan benar-benar dilakukan oleh semua instansi dalam pemerintah dan pemerintah daerah (pemda).
Mengapa harus pemerintah dan pemda? RKP 2023 disusun oleh dan dari pemerintah, dipakai sebagai acuan kerja oleh pemerintah dan pemda dalam program-program pembangunan manusia.
JC Tukiman Taruna, Pengajar pada Program Doktor Penyuluhan Pembangunan di UNS, Surakarta dan Program Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
