Srikandi di Singgasana Pengadil

SUPRIYANTO

Ilustrasi

Keterwakilan hakim perempuan di pengadilan menjadi horizon baru perjuangan kesetaraan. Eksistensi srikandi pengadil mendobrak kultur patriarki yang selama ini membelenggu cipta, rasa, dan karsa perempuan dalam urusan domestik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 jumlah hakim perempuan mencapai 28,27 persen dari total jumlah hakim atau naik dari tahun 2019 yang mencapai 26,69 persen. Data tersebut mengonfirmasi perempuan menjadi bagian dari pelaku pembangunan berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs).

Fenomena baru

Uniknya pengisian jabatan hakim di beberapa negara belakangan ini mengalami fenomena baru yang mendobrak pakem. Amerika Serikat, misalnya, baru saja memilih Ketanji Brown Jackson sebagai hakim agung perempuan pertama dari kulit hitam (kompas.com, 8/4/2022). Keputusan tersebut menjadi interupsi zaman bahwa proses pengisian jabatan hakim harus bertumpu pada prinsip meritokrasi dan kesetaraan jender.

Pengisian jabatan hakim di beberapa negara belakangan ini mengalami fenomena baru yang mendobrak pakem.

Pemerintah Arab Saudi juga menyatakan akan menunjuk perempuan sebagai hakim peradilan (www.kompas.tv, 17/1). Keputusan tersebut melampaui pendapat sebagian ulama klasik yang telanjur menempatkan perempuan pada posisi instrumental ketimbang substansial. Dalam kitab Syarhus Sunnah (X/77) Al-Imam al-Baghawi menyatakan, para ulama telah sepakat bahwa perempuan tidak layak diangkat menjadi hakim karena harus berhadapan langsung dengan pihak beperkara, sementara perempuan adalah aurat yang tidak mungkin tampil dan melaksanakan banyak urusan.

Pada tahun 1968 Indonesia sudah menabuh genderang kesetaraan jender di ranah kekuasaan kehakiman. Saat terjadi proses transisi orde dari Soekarno ke rezim Soeharto, Sri Widoyati Wiratmo ditetapkan sebagai hakim agung pertama dari kaum perempuan. Amerika Serikat barangkali ketinggalan kereta peradaban dari Indonesia karena baru memiliki hakim agung perempuan pada tahun 1981 bernama Sandra Day O’Connors.

Tahun 1968 menjadi tonggak sejarah keperempuanan di pengadilan karena memberikan ruang bagi hakim perempuan untuk terlibat dalam mengadili perkara. Meskipun intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan kehakiman menjadi postulat politik yang sukar terbantahkan, namun berdasarkan prasangka baik pembangunan di bidang hukum telah memberikan suara kepada kaum yang tak mampu lagi bersuara.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Dari lima hakim agung yang dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/3/2020), satu di antaranya perempuan, yaitu Rahmi Mulyati (ketiga dari kanan). Empat hakim agung lainnya adalah Soesilo, Dwi Soegiarto, Rahmi Mulyati, H Busra dan Sugeng Sutrisno.

Intrusi kekuasaan politik

Motivasi politik rezim dengan memasukkan kiprah perempuan dalam kekuasaan kehakiman ketika itu bisa dibaca dari dua perspektif. Pertama, politik hukum memang menghendaki kiprah perempuan dalam kancah ketatanegaraan.

Kedua, stigmatisasi perempuan sebagai makhluk tak berdaya menjadi perangkap yang sengaja dipasang kekuasaan politik. Maksudnya, hakim perempuan yang dipersepsikan sosok lemah, gampang dipengaruhi, mudah disetir, bisa dijadikan instrumen gerakan revolusi dan manifesto politik.

Ada tiga model intervensi kekuasaan politik terhadap kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, antara lain: (a) intervensi pemerintah pada awal proses pemeriksaan perkara dengan melibatkan aparat intelijen militer pada kasus-kasus pidana politik; (b) campur tangan penolakan untuk mematuhi putusan pengadilan yang mengalahkan pemerintah; (c) campur tangan melalui labelisasi politis yang merugikan terhadap pihak yang berperkara melawan pemerintah.

Baca juga: Kisah Hidup Marianna Sutadi Nasution, Perempuan Pertama Wakil Ketua MA

Ilusi bahwa hakim perempuan dipersonifikasikan sebagai sosok yang mudah diintervensi, gampang dikendalikan, dan berada di bawah superioritas kekuasaan laki-laki kenyataannya hanyalah fatamorgana. Buktinya, rekam jejak Widoyati sejak menjadi hakim tingkat pertama hingga hakim agung dikenal tegas dan imparsial dari pengaruh apa pun.

Ketika mengadili perkara Cosmos yang melibatkan seorang penyelundup, Widoyati berdiri kokoh menolak pesanan Soekarno yang meminta perkara tersebut diadili sebagai perkara subversif dengan ancaman pidana mati. Intrusi kekuasaan politik tersebut disampaikan melalui Ketua MA Wirjono Prodjodikoro. Widoyati menolak keras dengan alasan tindak pidana penyelundupan bukan pidana subversi politik yang memungkinkan dijatuhkannya pidana mati.

Tak mau bertentangan dengan nuraninya, Widoyati meminta agar perkara itu diserahkan kepada hakim lain untuk mengadili. Perkara itu pindah tangan dan hukuman mati pun dijatuhkan. Ketika perkara itu sampai di tingkat Mahkamah Agung, demokrasi terpimpin sudah ambruk (Suparman Marzuki, 2013, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Bunga Rampai Komisi Yudisial, hlm 82-83).

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pensiunan hakim konstitusi Maria Farida Indrati (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Enny Nurbaningsih yang baru saja dilantik menjadi hakim konstitusi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2018). Enny menggantikan posisi Maria Farida di Mahkamah Konstitusi yang pensiun mulai hari itu.

Simbol ketangguhan

Hakim-hakim di seluruh Tanah Air barangkali mengalami hal serupa dengan variabel intervensi dan tingkat ancaman yang berbeda-beda. Namun, peristiwa yang dialami Widoyati melukiskan ketangguhan kaum feminin. Saat tampil sebagai pengadil ia sangat berdaya dengan keilmuannya, lembut tetapi tidak gampang jatuh dalam bujuk rayu, penyayang tetapi tegas menerapkan hukum tanpa pandang bulu.

Maka dari itu, Ketua MA Prof HM Syarifuddin mengungkapkan bahwa komposisi hakim yang heterogen dapat memperkaya pendekatan yang seimbang untuk menegakkan hukum dan menerapkan kesetaraan jender. Bahkan, kehadiran hakim perempuan menjadi motor penggerak reformasi peradilan.

Kehadiran hakim perempuan menjadi motor penggerak reformasi peradilan.

Dalam konteks memperkaya hazanah pendekatan keilmuan, hakim perempuan mampu memberikan putusan yang adil, proporsional, profesional, dan memiliki ketajaman sensitivitas jender dalam mengadili perkara-perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam perkara perdata agama, misalnya, perempuan acap menjadi korban perceraian dan kesewenang-wenangan laki-laki. Perempuan kerap menjadi victim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence), baik kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Perempuan ditelantarkan suami tanpa nafkah dan hak-haknya pasca-perceraian terbengkalai. Perempuan juga menjadi korban perkawinan di bawah umur sehingga angka kematian ibu dan anak meningkat.

Isu-isu perempuan berhadapan dengan hukum tersebut baru secuil dan membutuhkan kepeloporan serta sensitivitas hakim perempuan. Pendekatan sistem promosi dan mutasi hakim barangkali menjadi jalan prosedural dengan memanfaatkan instrumen SDGs sebagai pandu untuk memperkuat pengarusutamaan jender dalam kepemimpinan peradilan.

Baca juga: Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Indonesia

Saat ini Komisi Yudisial (KY) tengah melakukan rekrutmen hakim agung. Maka dari itu, kewenangan KY dan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung juga perlu mempertimbangkan aspek representasi keterwakilan perempuan. Stereotipe harus dihapuskan karena perempuan juga memiliki kompetensi, integritas, dan ketangguhan sebagai pengadil dan memimpin reformasi peradilan.

Sebastian Pompe (2012) menyebut bahwa pada tahun 1992 grafik keterwakilan perempuan sebagai hakim agung di Indonesia naik hingga 18,60 persen (8 dari 43 orang). Pada tahun 2022, dari 48 hakim agung, baru ada 5 hakim agung perempuan. Artinya, persentase srikandi di singgasana pengadil masih jauh panggang dari api.

Achmad Fauzi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam; Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan; IG: suhuf_esoterika

ARSIP PRIBADI

Achmad Fauzi