logo Kompas.id
Artikel OpiniResolusi Konflik...
Iklan

Resolusi Konflik Berperikemanusiaan

Agar pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang terhindar dari pelanggaran HAM, baik di Wadas maupun tempat lain, pemerintah harus mengembangkan kebijakan berbasis resolusi konflik berperi-kemanusiaan.

Oleh
USMAN HAMID
· 5 menit baca
-
DIDIE SW

-

Negara perlu sebuah resolusi konflik berperikemanusiaan untuk mengakhiri konflik sumber daya alam. Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan asas-asas negara hukum. Tanpa itu, yang terjadi adalah pemaksaan kebijakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Resolusi konflik berperikemanusiaan artinya upaya penyelesaian terbaik dalam mengakhiri sengketa para pihak, berdasarkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sengketa di sini adalah konflik vertikal antara negara--pemerintah pusat dan daerah yang hendak menambang kekayaan alam sebuah wilayah—melawan warga setempat yang menolaknya.

Editor:
YOVITA ARIKA
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000