Menko Polhukam: Sikap Megawati dan Jokowi soal Penolakan Penundaan Pemilu Sama

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyebut, Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan. Dia menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode. Menko Polhukam menyatakan, Mega dan Presiden sama sikapnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, Senin (12/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut wacana penundaan pemilu hanyalah bisik-bisik di bawah meja. Sejak 5 April 2022, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu. Hal itu juga selaras dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebelumnya, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyebut, Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan. Dia menegaskan menolak gagasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Berbagai wacana yang bisa mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi harus secara tegas ditolak. Dia juga mengingatkan bahwa sistem demokrasi, termasuk aturan mengenai masa jabatan presiden selama dua periode, merupakan kesepakatan bersama. Hal itu juga telah dituangkan ke dalam konstitusi. Oleh karena itu, hendaknya bangsa Indonesia konsisten dengan keputusan tersebut (Kompas.id, 10 Januari 2023).

Menurut Mahfud, pernyataan itu juga diungkapkan Megawati dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 PDI-P di Jakarta International Expo Kemayoran, Selasa (10/1/2023). Mahfud yang hadir langsung di acara itu menganggap tidak ada pertentangan atau perbedaan antara yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi sebelumnya dan yang dikatakan oleh Megawati.

”Delapan bulan lalu ada beritanya Presiden menyatakan sama. Para menteri dilarang berbicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kemarin, Bu Mega mengatakan tidak ada penundaan pemilu, sama,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (11/1/2022).

”Delapan bulan lalu ada beritanya Presiden menyatakan sama. Para menteri dilarang berbicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kemarin, Bu Mega mengatakan tidak ada penundaan pemilu, sama. ”

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri (tengah) memasuki tempat berlangsungnya acara HUT Ke-50 PDIP, di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: Sejalan dengan Presiden, PDI-P Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Penundaan Pemilu

Menguatkan kalender ketatanegaraan

Mahfud melanjutkan, jika memang masih ada yang berbicara wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan tiga periode, itu merupakan hak politik seseorang di negara demokrasi. Hal itu tidak melanggar hukum pidana sehingga tidak bisa diproses hukum. Namun, bagi pemerintah, sejauh ini persiapan pemilu tetap dilaksanakan dengan seksama. Komisi Pemilihan Umum juga melaksanakan tahapan pemilu sesuai jadwal.

”Pernyataan Bu Mega kemarin semakin menguatkan dan memantapkan sesuai dengan kalender konstitusional tahun 2024 itu pemilu. Itu tegas Bu Mega dan Presiden Jokowi juga,” katanya.

Selain melarang para menterinya berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, menurut Mahfud, Presiden juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; serta Menteri Keuangan mengawal pemilu agar berjalan dengan baik. Proses itu juga sedang berjalan sekarang.

”Nah, untuk memantapkan ini karena ada pernyataan Bu Mega kemarin, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang koordinasi KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Kemendagri untuk berbicara di sini, apa yang jadi hambatan dan apa yang harus diantisipasi. Namun, so far baguslah persiapan pemilu, kecuali bisik-bisik di bawah meja. Biasalah politik. Kalau luarnya, kan, sudah siap, dan hukumnya, konstitusinya kami kawal,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) didampingi Ketua DPP PDI-P Puan Maharani (dua dari kiri) dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) hadir dalam puncak acara HUT Ke-50 PDI-P, di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: Mayoritas Partai Politik di Parlemen Tolak Penundaan Pemilu

Berdasarkan catatan Kompas, pada 5 April 2022, Presiden Joko Widodo memerintahkan semua menteri tak lagi menyuarakan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Perintah itu diharapkan tidak hanya meredakan polemik, tetapi juga diikuti dengan penghentian aktivitas terkait hal itu.

”Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi, yang menyuarkan lagi, mengenai urusan penundaan, perpanjangan,” kata Presiden dalam pidato pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022). Video rekaman sidang kabinet itu baru dirilis pada Rabu, 6 April 2022 (Kompas, 7 April 2022).