logo Kompas.id
Analisis PolitikBelantara Benturan Kepentingan
Iklan

Belantara Benturan Kepentingan

Belakangan, bisnis pejabat dan keluarganya semakin marak dipertontonkan kepada publik. Mengapa pejabat tak boleh berbisnis? Apa yang salah jika pejabat dan keluarganya berbisnis dan bertambah kaya ketika menjabat?

Oleh
Bivitri Susanti
· 4 menit baca
Bivitri Susanti
Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)

Bivitri Susanti

Mengapa pejabat tidak boleh berbisnis? Bukankah bekerja adalah hak asasi manusia? Apa yang salah apabila pejabat dan keluarganya melakukan transaksi dan bertambah kaya ketika menjabat?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak muncul belakangan ini, saat bisnis pejabat dan keluarganya semakin marak dipertontonkan kepada publik. Yang dilupakan dalam argumen tentang hak berbisnis adalah tanggung jawab publik yang dimiliki oleh pejabat. Begitu seseorang memegang amanah untuk mengambil keputusan yang akan berpengaruh pada publik, maka ia harus diisolasi dari semua situasi personal yang mungkin memengaruhi kualitas keputusan atau tindakannya secara profesional. Situasi yang bisa menimbulkan dilema—antara yang berguna bagi dirinya sendiri atau bagi publik yang harusnya mendapat manfaat—inilah yang dikenal dengan benturan kepentingan atau conflict of interest.

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000