logo Kompas.id
TajaSekjen Kemendagri Ingatkan...

Sekjen Kemendagri Ingatkan Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Urban

Pemkot agar mampu mengantisipasi laju urbanisasi yang terus meningkat. Pasalnya, pada 2045-2050 diperkirakan 70 persen masyarakat akan tinggal di wilayah perkotaan.

Kemendagri
Artikel ini merupakan kerja sama antara harian Kompas dan Kemendagri.
· 2 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/OSIBlyuMDwqpNgvSlvLkN-EzJlg=/1024x576/https%3A%2F%2Ftaja.kompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F12%2F151223-TAJA-KEMENDAGRI-2.jpeg
DOK PUSPEN KEMENDAGRI

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tengah) terpilih sebagai Ketua Apeksi periode 2023-2025. Eri menggantikan posisi ketua periode sebelumnya, yakni Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kanan). Pengukuhan disaksikan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro (kiri).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menutup Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dalam kesempatan itu, Suhajar turut mengukuhkan Ketua Apeksi masa bakti 2023-2025. Sebelumnya, kegiatan yang berlangsung di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, tersebut dibuka Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Suhajar mengingatkan, pemerintah kota (pemkot) agar mampu mengantisipasi laju urbanisasi yang terus meningkat. Pasalnya, pada 2045-2050 diperkirakan 70 persen masyarakat akan tinggal di wilayah perkotaan. Pemkot perlu melakukan berbagai upaya strategis memberdayakan masyarakat yang berpindah ke kota.

Suhajar mengatakan, pentingnya upaya antisipasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, kondisi ini mengharuskan wali kota dan jajarannya mampu mengelola organisasi pemerintahan dengan baik. Sebab, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ke wilayah perkotaan.

https://cdn-assetd.kompas.id/_mJXe3-rBlXH8gbwAppc_2r1ubI=/1024x576/https%3A%2F%2Ftaja.kompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F12%2F151223-TAJA-KEMENDAGRI-1.jpeg
DOK PUSPEN KEMENDAGRI

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro memberi arahan kepada para anggota Apeksi.

Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal. Hal ini terlihat dari dampak urbanisasi terhadap perekonomian nasional. Dia menjelaskan, dari peningkatan 1 persen penduduk perkotaan, hanya mampu meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita. Capaian ini lebih rendah dibanding dampak positif urbanisasi terhadap perekonomian di China maupun negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

“Artinya seluruh penduduk desa yang ke kota di China itu terberdayakan dengan baik,” terang Suhajar, Jumat (15/12/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan, apabila kondisi ini dibiarkan, maka penduduk desa yang memilih pindah ke kota akan menjadi beban bagi kepala daerah. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan urban harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.

Di lain sisi, Suhajar juga mengingatkan jajaran Apeksi agar mengatensi sejumlah pesan yang disampaikan Presiden Jokowi. Kepala Negara, kata dia, meminta pemkot mampu menyusun desain besar perkotaan hingga detail rancang bangunnya. Desain tersebut harus berisi perencanaan kota yang terkonsep secara utuh dan memiliki estetika wilayah perkotaan masing-masing. Selain itu, setiap kota harus menonjolkan keunggulan masing-masing sehingga membentuk karakter yang khas.

Dalam Munaslub Apeksi tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih sebagai Ketua Apeksi yang baru. Ia menggantikan posisi ketua periode sebelumnya yang diemban Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000