logo Kompas.id
TajaTransportasi Kerek Inflasi,...

Transportasi Kerek Inflasi, Mendagri: Perlu Koordinasi

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian/lembaga perlu terus berkoordinasi untuk menjaga angka inflasi, khususnya di sektor transportasi.

Kemendagri
Artikel ini merupakan kerja sama antara harian Kompas dan Kemendagri.
· 2 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/853d-ikkoq5rLsg5frcRe1kl7ck=/1024x576/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F05%2FKemendagri-4.jpeg
Kompas

Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian/lembaga (K/L) perlu terus berkoordinasi untuk menjaga angka inflasi, khususnya di sektor transportasi. Berdasarkan data inflasi April 2023 (yoy), Mendagri menyebut, sektor transportasi menyumbang inflasi sebesar 11,96 persen. Angka ini memberikan andil inflasi 1,45 persen dari keseluruhan inflasi nasional sebesar 4,33 persen.

“Ini memerlukan pemerintah pusat terutama adalah Kementerian Perhubungan. Ini nanti saya minta Pak Irjen untuk rapatkan sekali lagi, undang Menteri Perhubungan, kemudian Menteri ESDM, Menteri Keuangan, SKK Migas, dan satu lagi adalah mungkin dari asosiasi penerbangan ini dan Menteri BUMN,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Tito menjelaskan, tarif angkutan udara menjadi penyumbang inflasi yang paling signifikan. Kenaikan itu disebabkan salah satunya karena demmand transportasi yang tinggi menjelang Lebaran. Jumlah penumpang mengalami kenaikan yang menyebabkan tarif semakin tinggi. Kenaikan harga ini berpengaruh terhadap sektor lainnya.

“Harusnya demand-nya tinggi, ya jangan juga diikuti dengan kenaikan yang tinggi, karena berpengaruh transportasi itu kepada sektor-sektor lain. Kargo pun menjadi naik, kargo udara, kalau kargo udara naik biaya transportasi untuk barang-barang dari satu tempat ke tempat lain juga akan tinggi,” ungkapnya.

https://cdn-assetd.kompas.id/L5l0ZOd_BuPleg1z5ppwvF55Sfw=/1024x576/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F05%2FKemendagri-3.jpeg

Dia mengungkapkan, seharusnya harga transportasi seperti avtur dan kargo tersebut bisa diatur oleh pemerintah (administered price), bukan berdasarkan mekanisme pasar. Bahkan harga avtur di Indonesia lebih tinggi daripada di Singapura karena distribusinya masih memerlukan transportasi untuk memindahkan avtur dari satu daerah ke daerah lain.

“Sementara di Singapura ya untuk pesawat-pesawat mereka Singapore Airlines mereka cukup menyimpan avturnya di satu tempat. Tidak perlu ada transportasi untuk menuju ke Bandara Changi, ini masalah biaya avtur yang perlu diatasi,” ujarnya.

Tito melanjutkan, dengan adanya intervensi misalnya dari Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan kebijakan menurunkan biaya tiket, maka otomatis inflasi di sektor tranportasi ini akan menurun. Kebijakan ini juga bisa menekan perusahaan penerbangan agar tidak mengambil keuntungan yang tinggi sehingga memberatkan rakyat.

“Saya sampaikan kepada Presiden, kalau seandainya harga tiket dan kargo udara terutamanya bisa diturunkan katakanlah sepertiganya saja harganya, berarti dari 1,45 persen kurangi 0,45 persen bisa diturunkan menjadi 1 persen, penyumbang inflasinya 1 persen itu sudah bisa di bawah 4 persen,” tandasnya.

Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000