PTM BIMP-EAGA Ke-25, Pererat Kerja Sama Tingkatkan Daya Saing Daerah
Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 dilaksanakan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (26/11/2022).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama para delegasi Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (26/11/2022).
Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 yang dilaksanakan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (26/11/2022), merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 23 November 2022. Pertemuan ini juga menandai dimulainya Keketuaan Indonesia dalam Forum BIMP-EAGA yang akan berlangsung sejak saat ini hingga 26 November 2023.
Kawasan East ASEAN Growth Area (EAGA) saat ini juga tengah menjalani proses pemulihan dan pembangunan kembali yang diperkirakan akan semakin cepat pada masa mendatang. Termasuk didukung oleh kebangkitan sektor pariwisata yang sempat terpuruk saat masa pandemi.
“Karena sejalan dengan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2023, maka di BIMP- EAGA juga akan memperkuat deliverables-nya. Dalam hal ini telah disiapkan Visi 2025. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Bandar Seri Begawan Roadmap yang terkait dengan Digital Economy Framework Agreement yang akan dimulai pada 2023, dan ini akan dipercepat di Keketuaan Indonesia tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Penyelenggaraan PTM BIMP-EAGA tahun ini mengambil tema “Support Competitiveness and Climate Resilience”. delegasi yang hadir, yakni Deputy Minister of Finance and Economy (Economy)/BIMP-EAGA Signing Minister of Brunei Darussalam Dato Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid; Chief Director, Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department/ BIMP-EAGA Signing Minister of Malaysia Ybhg Dato’ Nor Azmie Bin Diron; Chairman Mindano Development Authority/BIMP-EAGA Signing Minister of Philippines Maria Belen S Acosta; Director General Southeast Asia Regional Department Asian Development Bank (ADB) Ramesh Subramaniam; dan Director of ASEAN Integration Monitoring ASEAN Secretariat Ahmad Zafarullah. Selain itu, juga dihadiri para senior officials dan delegasi lainnya dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina.
Adapun beberapa isu penting yang dibahas guna merespons situasi saat ini, yakni mengenai tindak lanjut hasil Mid-Term Review BIMP-EAGA Vision 2025. Kemudian, tentang upaya pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi kawasan, termasuk mengenai pembukaan kembali konektivitas transportasi kawasan, pemulihan aktivitas perdagangan lintas batas, penguatan rantai pasok, dan dukungan UMKM. Terakhir, mengenai keberlanjutan kerja sama dan visi BIMP-EAGA setelah 2025.
Airlangga yang memimpin pertemuan tersebut menjelaskan sejumlah capaian penting BIMP-EAGA. Di antaranya, penyelesaian sembilan proyek yang tergabung dalam Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) pada 2022, dukungan konektivitas yang menjadi kunci penting bagi pencapaian tujuan Visi 2025 sekaligus meningkatkan mobilitas manusia maupun perdagangan, dan penyelesaian “One Borneo Quarantine Initiative” yang akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan letter of intent pada 2023.
Selanjutnya Airlangga juga memaparkan capaian terkait dengan implementasi BIMP EAGA Green Cities Initiative, kesuksesan kerja sama energi melalui interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Barat-Sarawak, dan penandatangan tiga nota kesepahaman dalam BEBC.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyoroti upaya untuk memperkuat kerja sama dan integrasi di masa depan dengan memperkuat institusi BIMP-EAGA guna meningkatkan efektivitas dan implementasi proyek-proyek BIMP-EAGA, meningkatkan inklusi dan partisipasi kalangan swasta, serta untuk memperkuat koordinasi, implementasi, dan monitoring inisiatif-inisiatif subkawasan.
“Kami juga mendorong pengembangan kerja sama melalui penyelarasan inisiatif yang sudah ada di BIMP-EAGA dengan Komunitas Ekonomi ASEAN. BIMP-EAGA dalam hal ini berperan sebagai building block bagi integrasi perekonomian ASEAN. Serta dilakukan juga penguatan kolaborasi BIMP-EAGA dengan negara-negara mitra, seperti Korea, Jepang, Tiongkok, dan Northern Territory-Australia, termasuk juga dengan ADB yang selama ini menjadi strategic partner dan selalu mendukung kegiatan BIMP-EAGA,” terang Airlangga.
Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi Galeri Hasil Hutan dan Galeri Dekranasda Provinsi Kalbar.
Buka konektivitas udara
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji menyambut baik dan menilai pertemuan yang dilangsungkan kali ini sangat menguntungkan bagi Provinsi Kalbar. Karena pada pertemuan ini membahas tentang percepatan hubungan antara Kalbar yang mewakili Indonesia dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dalam berbagai sektor perekonomian keempat negara tersebut.
“Tadi kita membahas juga konektivitas transportasi baik melalui laut maupun udara. Untuk konektivitas udara kita sudah pernah terjadi, tadi kita minta juga untuk membuka akses konektivitas udara kembali,” kara Sutarmidji usai mendampingi Menko Perekonomian pada PTM BIMP-EAGA ke-25.
Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji menunjukkan salah satu contoh produk unggulan Provinsi Kalbar kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tak hanya itu, Sutarmidji juga menjabarkan pembahasan pertemuan itu terkait prosedur pengiriman ekspor-impor di keempat negara peserta yang tergabung PTM BIMP-EAGA ke-25 ini.
“Pembahasan PTM itu juga terkait prosedur pengiriman barang dari Kalbar ke Malaysia atau sebaliknya agar prosedur ekspor-impor bisa dipercepat. Kemudian juga membahas obyek-obyek wisata kita yang ada di batas antara Kalbar dengan Sarawak di Malaysia, serta kerja sama di bidang kelistrikan itu tetap berlanjut,” ujar Sutarmidji.
BIMP-EAGA adalah forum kerja sama yang melibatkan daerah sebagai pemeran dan penggerak utamanya. Saat ini, daerah yang masuk forum ini antara lain provinsi yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mewakili Indonesia; seluruh wilayah Brunei Darussalam; Sabah, Labuan, dan Sarawak mewakili Malaysia; serta provinsi di Mindanao dan Palawan mewakili Filipina. [*]
