logo Kompas.id
TajaProgram Makan Siang dan Susu...

Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo: Aktualisasi Amanat UUD 45

Indonesia Food Security Review
Artikel ini merupakan kerja sama antara harian Kompas dan Indonesia Food Security Review.
· 4 menit baca
hukum makan gratis
Dari berbagai sumber.

Kerangka Hukum dan Cakupan Program Makan Siang Gratis di Berbagai Negara

Salah satu amanat konstitusi Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecukupan gizi menjadi prasyarat tubuh yang sehat dan akhirnya pendidikan berkualitas.

Kenyataannya, masih banyak anak sekolah yang tidak mendapatkan makan siang yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menyebutkan, 41 persen anak sekolah Indonesia berangkat sekolah dalam keadaan lapar. Sebanyak 58 persen anak usia sekolah memiliki pola makan tidak sehat.

Makan gratis di sekolah di Indonesia

Sebenarnya, sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi hal ini. Pada tahun 1997, misalnya, diluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasarannya, siswa SD kelas I-III di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

Pada tahun 2010 ada Revitalisasi PMTAS di 27 kota dan provinsi yang memiliki angka stunting tinggi dengan melibatkan pemerintah daerah, komite sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat. Lalu, pada tahun 2012, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menginisiasi Program Makan Siswa Berbasis Pangan Lokal. Ini merupakan bentuk adaptasi PMTAS dengan menggunakan bahan pangan lokal yang kaya gizi, seperti kelor, jagung, kacang, dan sayuran.

hukum 3
Dari berbagai sumber.

Pertimbangan MK untuk putuskan dasar hukum Program Makan Gratis.

Belakangan, hadir pula program Pemberian Makanan Gratis di Sekolah (Progas) yang didukung oleh World Food Programme (WFP) sejak tahun 2017. Program-program tersebut terbukti menunjukkan dampak positif bagi anak sekolah. Di antaranya, peningkatan kehadiran, penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan nilai akademik.

Selanjutnya, ada pula Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (Genius) yang diinisiasi Badan Pangan Nasional. Sepanjang 2023, program ini dilakukan di 10 provinsi, 50 kabupaten/kota, 152 sekolah dasar, dan menjangkau 24.904 siswa. Program-program tersebut juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, seperti peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan pangan.

Di tingkat global sudah banyak negara yang merasakan manfaat program ini. WFP menginisiasi program School Meals Coalition, sebuah koalisi global yang bertujuan untuk memberikan makan siang sehat bagi setiap anak di dunia pada tahun 2030. Koalisi ini melibatkan lebih dari 76 negara dan 114 mitra yang berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan program makan siang di sekolah serta menghubungkannya dengan produksi pangan lokal yang sehat dan berkelanjutan.

Legacy Prabowo, dasar hukum kuat program makan siang dan susu gratis di sekolah

Menurut evaluasi yang dilakukan oleh Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) pada tahun 2013, terdapat sejumlah faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program makan gratis. Di antaranya, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga program bergantung pada bantuan dari pihak ketiga, seperti Bank Dunia, Unicef, dan WFP. Selain itu, koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi terkait juga minim.

Absennya payung hukum untuk menjaga kelangsungan program ini menjadi tantangan yang harus diperjuangkan. Dengan demikian, ketersediaan anggaran dan sinergi para pemangku kepentingan dapat terjamin.

Dari 76 negara yang telah menyediakan makan siang gratis di sekolah dan bergabung dalam School Meals Coalition, sebagian besar mendukung program ini dengan undang-undang, atau setidaknya payung hukum setara peraturan pemerintah.

hukum 2
Dari berbagai sumber.

Perbandingan pelaksanaan program makan gratis di India sebelum dan sesudah memiliki payung hukum secara nasional.

Namun, di India program makan siang gratis yang menjangkau 120 juta anak, atau terbesar di dunia didukung payung hukum berupa keputusan MK.

Program ini cukup realistis dilakukan di Indonesia. Seperti kalkulasi Indonesia Food Security Review (IFSR), program makan siang gratis hanya membutuhkan anggaran Rp 400 triliun atau hanya 2 persen dari PDB. Padahal masih adanya potensi meningkatkan penerimaan negara sebesar 12 persen PDB.

Belum lagi bicara dampak pertumbuhan ekonomi dengan terbukanya hingga 1,8 juta lapangan kerja serta manfaat yang akan dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan kebutuhan makanan. Studi WFP sendiri menyebutkan bahwa program ini merupakan investasi terbaik yang dapat dilakukan sebuah negara, yang untuk setiap 1 dollar AS yang dikeluarkan akan menghasilkan 9 dollar AS.

Dengan kesungguhan tekad Prabowo Subianto, sudah hampir pasti dasar hukum program makan siang dan susu gratis di sekolah akan ia terbitkan dan jadi legacynya jika terpilih jadi Presiden tanggal 14 Februari 2024 nanti. [*]

Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000