Pengetahuan dan Inovasi Menjadi Arus Utama Roda Perekonomian

Kompas

Foto-foto: Shutterstock.

Untuk menjadi negara kuat dengan perekonomian maju, Indonesia harus meletakkan pengetahuan dan inovasi menjadi arus utama roda perekonomian. Hal ini akan tercapai apabila semua sektor dan para pemangku kepentingan berjalan beriringan.

Hal tersebut mengemuka pada webinar “Improving the Knowledge & Innovation Ecosystem for a Better Indonesia”, Selasa (16/3/2021). Hadir sebagai narasumber di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan ilmuwan senior LIPI Dewi Fortuna Anwar.

Dalam sambutannya, Minister Counsellor for Governance and Human Development Australian Embassy Jakarta Kirsten Bishop mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi, di antaranya melalui penyusunan cetak biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi.

“Pemerintah Australia merasa terhormat untuk terus bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam mendukung kebijakan publik yang lebih berkualitas dengan memanfaatkan penelitian, data, dan analisis dengan lebih baik,” ujar Bishop.

Pihaknya juga mendukung upaya pemerintah melakukan penguatan kelembagaan dalam ekosistem pengetahuan, termasuk reformasi tata kelola, pendanaan, dan regulasi penelitian. Sesuai dengan strategi pembangunan Australia, Partnership for Recovery, Negeri Kangguru ini juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia mengatasi kebutuhan mendesak dan pemulihan dari pandemi Covid-19.

“Kami berharap ini dapat membantu mengatasi hambatan dan mempromosikan solusi lokal untuk ekosistem pengetahuan dan inovasi yang sehat, termasuk pendanaan berkelanjutan untuk penelitian, lingkungan kondusif dan terbuka untuk penelitian, pengembangan dan inovasi, jaminan kualitas penelitian  dan ketersediaan data, serta hubungan yang kuat antara peneliti dan pembuat kebijakan,” tegas Bishop.

Pilar pembangunan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam paparannya menjelaskan, visi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami koreksi mengikuti perkembangan. Oleh karena itu, ada 4 pilar pembangunan dalam visi Indonesia 2045 menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Pilar-pilar tersebut di antaranya pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Menggenjot pertumbuhan sektor manufaktur dan pertanian juga menjadi fokus pemerintah. Butuh strategi agar pertumbuhan di berbagai sektor dapat mencapai target.

“Strategi harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan dan inovasi. Inovasi serta pengetahuan sebenarnya sudah kita sertakan sebagai komponen penting dalam pembangunan yang diperlukan sebagai titik ampuh mencapai visi Indonesia 2045,” jelas Suharso.

Pemanfaatan inovasi dan pengetahuan secara maksimal juga diharapkan mampu menghadirkan ekonomi inklusif berbasis pengetahuan. Untuk itu, ekosistem pengetahuan dan inovasi harus segera tercipta. “Tantangan kita adalah bagaimana ekosistem tadi bisa kita bentuk,” lanjut Suharso.

Dijelaskan pula, cetak biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi memberi rujukan bagaimana semua elemen ekosistem ini diintegrasikan agar hasil penelitian bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan yang utuh.

Perencanaan pembangunan utuh yang dimaksud yakni sebuah perencanaan yang telah mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya hal-hal termaksud, tetapi juga akibat-akibat tak termaksud yang mungkin timbul.

Dalam rangka perbaikan ekosistem pengetahuan dan inovasi, Bappenas juga akan terus mengawal kualitas kebijakan publik termasuk di dalamnya yang dihasilkan melalui proses perencanaan yang semakin baik dengan berbasis pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Selain itu, melakukan kolaborasi dan intensitas kerja sama penyediaan bukti dan analisis untuk perencanaan dan kebijakan publik yang lebih baik.

Terobosan

Senada dengan itu, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengetahuan dan inovasi teknologi menjadi sebuah keharusan dalam pembangunan.

“Tanpa memasukkan inovasi sebagai arus utama pembangunan, kita tidak bisa bermimpi untuk lolos dari middle income trap. Harus ada terobosan. Saya sambut baik Bappenas bahwa ilmu pengetahuan dijadikan sebagai arus utama pembangunan,” ujar Bambang.

Bila ingin mendorong iklim investasi berkelanjutan, lanjut Bambang, harus disandingkan pula dengan iklim inovasi. Di antaranya melalui kemudahan birokrasi dan peraturan yang memampukan, tak hanya melulu berdasarkan pasar. Inovasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan inovasi yang mendorong teknologi harus dapat diciptakan. Selain itu, Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam teknologi revolusi industri.

Keterlibatan masyarakat

Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi upaya agar kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting untuk memastikan pembangunan sosial ekonomi yang lestari.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menjelaskan, ilmu pengetahuan juga dapat berperan meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN), apa pun jabatan dan posisinya.

“Pendekatan penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policymaking, tidak mungkin bisa dilaksanakan apabila ASN tidak menggunakan ilmu pengetahuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Di samping untuk meningkatkan kualitas ASN, ilmu pengetahuan dapat digunakan dalam mendesain proses bisnis yang paling efisien dan efektif, terutama terkait pelayanan publik,” tegas Tjahjo.

Terkait ekosistem pengetahuan dan inovasi, Tjahjo menekankan sinergi antara empat elemen penting, yaitu pengguna pengetahuan (user), perantara pengetahuan (intermediary), produsen pengetahuan (produsen), dan pemampu pengetahuan (enabler).

“Untuk mendukung terciptanya ekosistem pengetahuan yang berkualitas, Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi telah disusun oleh pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian PANRB akan terus mendukung upaya implementasi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kementerian PANRB, yaitu pada bidang-bidang terkait kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia, maupun reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” papar Tjahjo.

Perangai ilmiah

Sementara itu, Dewi Fortuna Anwar menjelaskan pentingnya perangai ilmiah dalam membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi, tetapi juga mengungkapkan tantangan dimana perangai ilmiah yang ada dibentuk oleh ekosistem saat ini. Lebih lanjut, lemahnya ekosistem pengetahuan dan inovasi memberikan implikasi terhadap kemampuan penanganan dan daya tahan (resilience) terhadap pandemi COVID-19.

Dewi mengatakan bahwa saat ini  ekosistem pengetahuan dan inovasi belum dirancang untuk membentuk ilmuwan sejati, yang tidak hanya mementingkan hasil akhir, namun juga mementingkan proses.

Dijelaskan pula bahwa perangai ilmiah dapat diperbaiki di level individu, maupun di level ekosistem yang mendorong pengetahuan dan ekosistem yang mendorong inovasi. Untuk mewujudkan perangai ilmiah yang memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi, pemerintah perlu setidaknya mendorong pendekatan multi aktor, multi disipin dan wahana kolaborasi. Misalnya, dalam ekosistem inovasi, pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan entrepreneurs yang didukung kelihaian pasar (market sophistication), investasi dan kebijakan pemerintah. [BYU]