TajaMenteri PANRB Pastikan Integrasi Kebijakan PANRB dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Menteri PANRB Pastikan Integrasi Kebijakan PANRB dan Penilaian Reformasi Birokrasi

https://d2huqozv2aqnkj.cloudfront.net/wp-content/uploads//2022/11/0512-kementerian-panrb-768x432.jpg
FOTO-FOTO DOK HUMAS MENPANRB

Suasana Rakor Paguyuban PANRB 2022 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (24/11/2022).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membuka Rapat Koordinasi Kementerian PANRB dan Paguyuban (Rakor Paguyuban PANRB) Tahun 2022 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (24/11/2022).

Di hadapan para pimpinan instansi paguyuban PANRB, Anas menjabarkan langkah kolaboratif dan sinergi untuk menuntaskan program prioritas yang telah dicanangkannya. Salah satunya adalah integrasi penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dilakukan saat ini.

Paguyuban PANRB merupakan perkumpulan lembaga yang ada di bawah koordinasi Kementerian PANRB terdiri atas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Pada kesempatan tersebut, Anas meminta seluruh pihak terkait memastikan bahwa penilaian yang dilakukan harus melihat dampak dari suatu kebijakan. “Pastikan bahwa penilaian dilakukan bukan hanya melihat compliance (pemenuhan atau kepatuhan) dari sisi administratifnya semata. Karena kini fokus RB kita adalah reformasi birokrasi berdampak, harus membawa manfaat bagi masyarakat dan stakeholder kita,” tegas Anas.

Ia menambahkan, penilaian RB di kementerian/lembaga/daerah harus berdampak, misalnya masyarakat semakin terasa peningkatan kesejahteraannya. Pada konteks internal birokrasi, perbaikan layanan birokrasi juga dirasakan langsung oleh ASN yang dilayani dengan baik, seperti tidak ada keterlambatan dalam layanan dan lain sebagainya.

Penegasan itu diungkapkannya dihadapan Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala LAN Adi Suryanto, Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh, beserta pejabat pimpinan tinggi (PPT) pada instansi paguyuban tersebut.

Selanjutnya, Anas menjelaskan, Kementerian PANRB dan instansi paguyubannya sangat erat dengan konteks perumusan kebijakan. Namun, ia berpesan agar jangan sampai banyaknya kebijakan menjadi tolok ukur kinerja.

“Kita harus mengubah mindset bahwa kita berkinerja, kebijakan yang kita tetapkan harus secara nyata memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Anas.

Dalam rapat yang diadakan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan ini, Anas mendorong agar lebih banyak simplikasi, penggabungan, dan digitalisasi proses pelayanan publik. Kementerian PANRB bersama dengan instansi paguyuban lain harus fokus pada layanan strategis dalam mendorong tujuan reformasi birokrasi tematik. Salah satunya, pelayanan yang mendukung peningkatan investasi. Dengan ini masyarakat mendapatkan ruang berinovasi dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraannya.

https://d2huqozv2aqnkj.cloudfront.net/wp-content/uploads//2022/11/241122-TAJA-PANRB-PERTAMA-1-768x432.jpeg

Tiga layanan

Skema pelayanan bagi ASN pun menjadi perhatian Anas. Mantan Kepala LKPP ini menargetkan transformasi layanan kepegawaian harus segera rampung. Ada tiga layanan yang dimaksud, yakni layanan pensiun, layanan mutasi ASN, serta layanan kenaikan pangkat.

“Targetnya Desember ini, layanan pensiun dan mutasi sudah harus selesai. Sementara kenaikan pangkat pada April 2023. Pemangkasan proses bisnis kepegawaian akan berdampak bagi jutaan ASN,” ungkap Anas.

Pada forum ini, Anas mengingatkan kembali tentang fokus reformasi birokrasi tematik. Fokus tersebut adalah reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan program prioritas aktual di antaranya inflasi dan peningkatan produk dalam negeri.

Strategi yang dilakukan Kementerian PANRB ini mendapat dukungan BPKP dari sisi pengawasan. Kepala BPKP M Yusuf Ateh selaku narasumber pada rakor tersebut mengungkapkan bahwa BPKP mendukung pengawasan pada proses digitalisasi pemerintahan hingga pada proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya guru dan tenaga kesehatan.

“Kami siap dukung yang Bapak Menteri PANRB perintahkan dalam penyelesaian program-program itu. Kami optimistis Kementerian PANRB bisa menyelesaikan target ini sebaik-baiknya, tentunya dengan kolaborasi,” ungkap Ateh yang pernah menjabat sebagai deputi di Kementerian PANRB.

Rapat koordinasi yang digelar di ujung timur Pulau Jawa ini mengusung tema "Transformasi Sistem Manajemen ASN, Menuju Birokrasi Kelas Dunia". Tujuannya, mengidentifikasi berbagai isu terkait transformasi sistem manajemen ASN; mengurai permasalahan yang ada; memperjelas kewenangan, peran, dan kontribusi setiap pihak (Kementerian PANRB, LAN, BKN, ANRI, dan KASN); sampai pada merumuskan strategi bersama.

Pola koordinasi

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menjadi salah satu pembicara dalam forum ini. Alex menjelaskan strategi pelaksanaan transformasi sistem manajemen ASN, capaian/progres kemajuan program tersebut hingga saat ini, kendala-kendala yang masih dihadapi, serta beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan.

Dalam paparannya, ia juga menjelaskan pola koordinasi dan sinergi antara Kementerian PANRB dengan instansi paguyuban (BKN, LAN, KASN) yang sudah dan perlu dilakukan pada 2023, sebagai upaya kolaboratif bersama dalam menyukseskan program transformasi sistem manajemen ASN.

Paparan kedua disampaikan oleh Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Ia memaparkan strategi simplikasi proses bisnis layanan kepegawaian, progres simplikasi, dan rencana simplikasi layanan kepegawaian pada tahun 2023.

Bima juga menjabarkan mengenai skema integrasi data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Sistem Informasi ASN (SIASN). Strategi yang akan dilakukan terhadap anomali data, serta upaya agar SIASN diimplementasikan secara optimal. Bima juga menyampaikan kendala dalam manajemen kepegawaian serta alternatif solusinya.

Pembicara terakhir pada rakor kali ini adalah Kepala LAN Adi Suryanto yang menerangkan strategi pengembangan kompetensi ASN dalam upaya mendukung program pelaksanaan reformasi birokrasi tematik (Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, dan Administrasi Pemerintahan Digital). Adi juga mempresentasikan upaya peningkatan kualitas layanan dalam penyelenggaraan dan pelatihan bagi ASN, serta strategi pembinaan jabatan fungsional yang menjadi tanggung jawab LAN.

Disela-sela diskusi, ANRI mendapat kesempatan untuk memaparkan strateginya terkait reformasi birokrasi dan SDM. Sekretaris Utama ANRI Rini Agustiani menjelaskan mengenai strategi dan sinergi transformasi manajemen Jabatan Fungsional Arsiparis atau JFA.

Manajemen JFA dioptimalkan dengan proses digital. Database JFA terkait profil, kompetensi teknis, kualifikasi, dan kinerja, dikelola dalam sistem SIARSIPARIS. ANRI juga menyusun literasi digital dan literasi data JFA.

Sesi akhir pada Rakor Paguyuban PANRB kali ini berupa pembacaan kesimpulan rakor oleh Sekretaris Menteri PANRB dan penutupan acara secara resmi oleh Menteri PANRB. [*]

Memuat data...
Artikel ini merupakan kerja sama harian Kompas dengan Kementerian PANRB.
Iklan