logo Kompas.id
TajaKetua Umum TP PKK Serahkan...

Ketua Umum TP PKK Serahkan Bantuan 22 Mesin Jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi

Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menyerahkan bantuan pemerintah berupa 22 mesin jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan.

Kementerian Dalam Negeri
Artikel ini merupakan kerja sama antara harian Kompas dan Kementerian Dalam Negeri.
· 2 menit baca
Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavia

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menyerahkan bantuan pemerintah berupa 22 mesin jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan. Tri mengatakan, kegiatan yang membantu masyarakat secara riil tersebut diharapkan bermanfaat secara langsung bagi perekonomian di Kabupaten Mappi.

“Inilah yang diharapkan oleh masyarakat, bantuan yang riil, yang dirasakan adalah bentuk realisasi dari kata-kata PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Bukan pemberdayaan kader-kader ataupun pengurusnya, melainkan pemberdayaan kepada masyarakat yang di bawah yang merupakan tujuan dari pembangunan pemerintah secara nasional,” katanya di Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Tri menegaskan, kegiatan 10 program pokok PKK tidak hanya berupa kegiatan seremonial seperti diskusi ataupun rapat pertemuan antarkader, tetapi juga pemberdayaan secara riil. Ia berharap pemberian bantuan seperti itu dapat diadaptasi atau direplikasi oleh semua daerah.

“Inilah yang harus kita laksanakan, yaitu memberi kail kepada masyarakat agar mereka bisa tumbuh memberdayakan diri sendiri dengan bantuan-bantuan tersebut. Kita mungkin bisa berteori, berkonsep, bagaimana menyejahterakan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan ini, tetapi kalau tidak ada bantuan yang riil, ini (akan sulit),” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan dalam pemberian bantuan kali ini relatif kecil. Ia yakin hal seperti itu bila dilakukan daerah, tidak akan membebani anggaran karena porsinya sangat kecil ketika dibandingkan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah (pemda).

Sebagai Ketua Umum TP PKK, dirinya merasa terganggu apabila TP PKK di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan riil dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, kata dia, political will menjadi faktor kunci dalam mewujudkan program tersebut.

“Tadi Pak Mendagri memberikan arahan bahwa yang pertama itu niat. Kalau memang tidak ada niat, tidak akan terlaksana, tapi kalau ada niat dari kita ingin membantu masyarakat, meningkatkan ekonominya dengan melakukan hal-hal yang riil pasti bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Tri pun mengimbau Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Papua Selatan agar bisa mereplikasi kegiatan pemberian bantuan sejenis di wilayahnya. Pasalnya, hal tersebut akan memberikan efek ganda (multiplier effect) yang berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat. Adapun terkait bentuk bantuannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

“Semoga ini bermanfaat dan kami menantikan hasil karya dari ibu-ibu Kabupaten Mappi hasil karya dari pemberian bantuan ini dan kita senang sekali kita tadi mendengar bahwa kegiatan hasil-hasil karyanya sudah bisa dipamerkan di tingkat nasional dan bisa mendatangkan peningkatan ekonomi,” tandasnya.

Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000