logo Kompas.id
TajaKendalikan Harga Pangan Jelang...

Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadhan, Kepala Daerah Diimbau Lakukan Langkah Konkret

Kepala daerah dapat melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memantau harga pangan di pasaran.

Kemendagri
Artikel ini merupakan kerja sama antara harian Kompas dan Kemendagri.
· 4 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/niCLafOYiqKwJ92V3woyG-HUPkA=/1024x576/https%3A%2F%2Ftaja.kompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F02%2F260224-TAJA-KEMENDAGRI-4-scaled.jpeg
DOK KEMENDAGRI

Irjen Kemendagri Tomsi Tohir (tengah) saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (26/2/2024).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau seluruh kepala daerah segera turun ke lapangan untuk memantau laju perkembangan harga. Upaya ini penting dilakukan terlebih menjelang bulan Ramadhan. Kepala daerah juga diminta untuk melakukan berbagai langkah konkret pengendalian harga.

Tomsi mengatakan, kepala daerah dapat melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memantau harga pangan di pasaran. “Dipantau terus setiap hari (harganya), dan hasilnya dapat dilaporkan,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/2/2024).

Langkah konkret tersebut, kata dia, meliputi operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta menggalakkan gerakan menanam. Langkah lainnya, yaitu menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk pemenuhan pasokan, memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian harga, serta memberikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) terhadap mobilitas transportasi umum.

Ia menyayangkan masih banyak daerah yang belum melakukan langkah konkret tersebut. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri per 26 Februari 2024, baru 10 daerah yang telah melakukan seluruh upaya konkret, sedangkan sebanyak 358 daerah belum melakukannya. Kemudian sebanyak 21 daerah tercatat telah melakukan 4 hingga 5 dari 6 upaya konkret. Selanjutnya sebanyak 125 daerah tercatat hanya melakukan 1 hingga 3 upaya konkret dalam penanganan inflasi.

Lebih lanjut, Tomsi mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar rutin menyampaikan laporan harian terkait upaya pengendalian inflasi. Pasalnya, hingga minggu keempat Februari 2024, masih ada 78 pemda yang tidak menyampaikannya kepada Kemendagri. Laporan ini dibutuhkan untuk melihat kinerja Pemda dalam mengendalikan inflasi.

“Kami berharap teman-teman kepala daerah agar mengecek kembali daerahnya masing-masing, apakah termasuk di dalam 78 daerah yang tidak mengirimkan laporan pada minggu keempat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam paparannya menjelaskan, berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dalam 4 minggu pada Februari ini ada beberapa komoditas pangan yang menunjukkan tren peningkatan harga. Komoditas tersebut di antaranya beras, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

“Mengingat bulan depan kita sudah mulai masuk ke bulan Ramadhan, maka perlu langkah nyata yang dilakukan untuk kembali menahan laju peningkatan harga tersebut agar tidak terus berlanjut di bulan depan,” jelasnya.

https://cdn-assetd.kompas.id/ntqQhC7X_6kXgNo7pqL94ziz_GI=/1024x576/https%3A%2F%2Ftaja.kompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F02%2F260224-TAJA-KEMENDAGRI-2.jpeg
DOK KEMENDAGRI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri per 26 Februari 2024, baru 10 daerah yang telah melakukan seluruh upaya konkret.

Koordinasi dengan Bulog

Tomsi juga meminta pemda untuk berkoordinasi dengan Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerahnya masing-masing. Pasalnya, saat ini Bulog terus berupaya menyalurkan beras SPHP ke daerah seperti melalui pasar tradisional maupun pasar ritel modern sebagai upaya pengendalian harga.

“Saya sangat berharap teman-teman seluruh pemerintah daerah bisa mengundang Bulog untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing, dan kita bantu untuk masifkan penjualan ini, agar dilaksanakan segera, kalau bisa mungkin siang hari nanti, sehingga pelaksanaannya besok sudah bisa berjalan,” ungkap Tomsi.

Ia memaparkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indikator perkembangan harga pada minggu keempat Februari 2024, beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan di 268 kabupaten/kota. Kemudian disusul cabai merah yang mengalami kenaikan di 241 kabupaten/kota dan minyak goreng di 220 kabupaten/kota. “Ini 3 komoditas yang naiknya cukup signifikan,” ujar Tomsi.

Sementara itu, Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan, berdasarkan arahan presiden penyaluran beras SPHP agar dimaksimalkan sebanyak 200.000 ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024. Hingga 25 Februari 2024 realisasi ini sudah mencapai 322.930 ton. “Dengan rata-rata harian sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 ton per hari,” sebutnya.

Jumlah tersebut disalurkan melalui berbagai skema, baik langsung oleh Bulog maupun kerja sama dengan Pemda, termasuk pengecer dan distributor. Dia mengatakan, pihaknya juga memiliki program Bulog Siaga atau Siap Jaga Harga, yaitu berupa penjualan langsung ke konsumen. Program ini juga bekerja sama dengan Pemda yang penyalurannya berlangsung di kantor-kantor kelurahan, sehingga antrean masyarakat lebih teratur. “Setiap lokasi kita sediakan 3 sampai 4 ton beras SPHP,” katanya.

Selain itu, Bulog juga memiliki program Sigap SPHP sebagai upaya memperbanyak titik penyaluran beras SPHP ke pengecer-pengecer di pasar tradisional. Saat ini, imbuh Epi, sudah tercatat 24.908 pengecer beras SPHP yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 11.086 pengecer di pasar tradisional dan 13.822 pengecer di luar pasar tradisional.

Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000