Bertemu Kepala BNN, Menteri PANRB Bahas Percepatan Transformasi Digital
Menteri PANRB meminta agar aplikasi-aplikasi yang ada di BNN nantinya dapat diintegrasikan ke dalam portal layanan umum.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (kanan) bertemu dengan Kepala BNN Marthinus Hukom di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan adanya transformasi digital pada pemerintahan, tak terkecuali di lingkup Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan Kepala BNN Marthinus Hukom di Jakarta, Senin (15/1/2024).
“Pak Presiden ini berharap ada terobosan, kita tidak bisa lagi business as usual, karena kalau ngurus orang akan kurang terus orang, maka sekarang konteksnya ini sekarang kita digitalisasi. Kementerian PANRB menjadi koordinasi untuk mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujarnya.
Lebih lanjut Anas menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PANRB terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti arahan presiden terkait transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 82/2023. Anas menjelaskan, saat ini Kementerian PANRB tengah fokus pada tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan data exchange platform.
“Saya kira pekerjaan Bapak ini, sangat besar dan bisa real time. Saya kira dengan digitalisasi, ke depan Bapak mesti siapkan ini, dan apalagi nanti akan ada GovTech,” imbuh Anas.
Anas menyampaikan bahwa saat ini pemerintah juga akan segera menghadirkan Portal Nasional. Ia meminta agar aplikasi-aplikasi yang ada di BNN nantinya dapat diintegrasikan ke dalam portal layanan umum.
Selain itu, Anas juga mengingatkan kembali bahwa birokrasi merupakan "mesin". Sebagai "mesin untuk pembangunan", baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Untuk itu, ia mendukung penerapan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup BNN.
“Harapan saya proses bisnis di BNN bisa disederhanakan. Di BNN mungkin Bapak bisa pangkas proses bisnisnya ditambah digitalisasinya. Karena digitalisasi ini menjadi basis penilaian RB yang akan datang,” tuturnya.
Untuk diketahui, indeks RB BNN sudah baik pada 2022 dan diharapkan pada 2023 juga mengalami peningkatan. Sedangkan nilai SAKIP BNN pada 2023 juga mengalami peningkatan.
Selain itu, BNN juga telah menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan zona integritas, yakni sebanyak 13 satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 satuan kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Terkait transformasi layanan digital, disarankan agar layanan rehabilitas dapat diakses melalui layanan digital.
