Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
news
Bagikan
MK Putuskan Nasib 207 Perkara PHPU Pileg, Kandas atau Lanjut Pembuktian
Sebanyak 90 perkara, dari total 297 perkara sengketa pemilu legislatif, diperkirakan lanjut ke tahap pembuktian.
Politik & Hukum
·
Bukit Baribis dan Kenangan Gempa Dahsyat Majalengka
Perbukitan di Desa Baribis, Majalengka, Jawa Barat, apakah terkait dengan Sesar Baribis?
Video
·
Aisyiyah Digadang Jadi Gerakan Perempuan Islam Progresif
Lanskap perubahan sosial dan global serta persaingan yang semakin tinggi mengharuskan Aisyiyah betul-betul progresif.
Politik & Hukum
·
Revisi UU Kementerian Bisa Dihentikan, Sikap Presiden Jokowi Jadi Penentu
Revisi UU Kementerian Negara masih bisa dihentikan. Presiden dapat menolak pembahasan dengan tidak menerbitkan surpres.
Politik & Hukum
·
Kembalikan Citra, Presiden Diminta Tak Pilih Figur Problematik sebagai Pansel KPK
Seleksi pimpinan KPK merupakan pintu masuk untuk perbaiki citra lembaga antirasuah. Presiden harus cermat pilih pansel.
Politik & Hukum
·
Iklan
Bekas Gores Garis dan Perbukitan, Bukti Sesar Baribis Naik di Cirebon
Sesar Baribis diduga mencuat ke permukaan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana bentuknya?
Video
·
Soal Revisi UU MK, Presiden dan Ketua DPR Diingatkan Jangan Tinggalkan Warisan Buruk
Para pakar hukum menilai revisi keempat UU MK bukan berorientasi pada penguatan MK, melainkan membajak independensi MK.
Politik & Hukum
·
Mantan Ketua MK: Revisi UU MK Jadi Ancaman Serius Negara Hukum
Pakar hukum menduga ada pelemahan sistem terhadap negara hukum. Itu terlihat dari revisi sejumlah UU, termasuk UU MK.
Politik & Hukum
·
Demi Hapus Pembatasan 34 Menteri, Baleg DPR Bahas Kilat RUU Kementerian Negara
Pasal pembatasan 34 kementerian dalam UU 39/2008 diusulkan diubah. Jumlah menteri akan disesuaikan kebutuhan presiden.
Politik & Hukum
·
MKMK Bahas Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman
Dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi Anwar Usman mulai diperiksa oleh MKMK.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·