Pemprov DKI Dinilai Belum Fokus Tangani Masalah Jakarta
Heru Budi Hartono mengemban tugas mengatasi kemacetan, banjir, dan tata ruang sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Pengoptimalan aset daerah hingga rencana kerja realistis merupakan segelintir evaluasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membuat indikator manfaat kebijakan secara terukur atau tidak terbatas pada tingkat penyerapan anggaran.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 (Unaudited), Kamis (18/4/2024). Laporan ini meliputi realisasi APBD Tahun 2023 dan kinerjanya.
DPRD DKI Jakarta memberikan rekomendasi atas laporan itu, Jumat (3/5/2024). Rekomendasi berasal dari lima komisi yang ada.
Komisi A meminta Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan aset agar berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) dan bersikap tegas kepada pengembang yang belum menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai kompensasi atas surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin prinsip pemanfaatan ruang.
Komisi B menekankan agar Pemprov DKI Jakarta membuat program kerja yang berdampak atau bermanfaat bagi warga. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah menyampaikan bahwa dalam laporan keterangan pertanggungjawaban belum kelihatan indikator manfaat secara terukur, tetapi masih terbatas pada tingkat penyerapan anggaran.
Salah satunya merekomendasikan pengkajian ulang rencana kenaikan tarif transportasi umum. Sebaliknya mengusulkan agar transportasi umum gratis dengan harapan kian banyak warga beralih dari kendaraan pribadi.
Baca juga: Pemerataan Air Bersih di Jakarta Jadi Tantangan Menuju Kota Global
Sebuah bus Transjakarta menunggu penumpang naik di Halte Transjakarta Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Komisi C juga menekankan hal serupa kepada Pemprov DKI Jakarta. Heru dan jajarannya diminta meningkatkan kinerja dan membuat rencana kerja yang realistis lantaran capaian target realisasi masih rendah. Contohnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp 6,54 triliun karena tidak terserapnya anggaran belanja program dan kegiatan yang berdampak pada tertundanya hasil pemanfaatan program bagi warga.
Komisi D mendorong lahan atau aset yang telah dibebaskan menjadi ruang terbuka hijau karena cakupannya baru 5,2 persen dari total luas wilayah. Komisi E meminta pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dekat permukiman padat penduduk sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh warga.
Mau dibawa ke mana Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota global.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan, Heru mengemban tugas mengatasi kemacetan, banjir, dan tata ruang sebagai penjabat gubernur. Ketiga tugas ini belum optimal atau tak ada perubahan signifikan.
”Memang alternatif transportasi bertambah. Jaklingko menjangkau permukiman. Tetapi tak ada kebijakan baru atasi kemacetan,” tutur Trubus, Minggu (5/5/2024).
Sama halnya dengan penanganan banjir dan tata ruang. Selama ini Jakarta kerap kebanjiran dari hujan lokal ataupun kiriman dari hulu.
Menurut Trubus, hal ini terjadi karena Heru dan jajarannya tak fokus pada persoalan. Hal ini bisa saja terjadi karena tahun politik (Pemilu 2024 dan pilkada), peralihan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, dan hal terkait lainnya.
”Pemprov dipusingkan dengan peran Jakarta dalam aglomerasi seperti apa. Ikut tetangga atau jadi contoh bagi penyangga. Ditambah mau dibawa ke mana Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota global,” kata Trubus.
Kinerja
Heru dalam laporannya menyebutkan, secara umum pendapatan daerah dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi, terdapat capaian beberapa komponen pajak daerah yang kurang dari 90 persen, seperti biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebab termasuk salah satu jenis pajak daerah yang sulit diproyeksikan serta pengembangan sistem elektronik baru terimplementasi pada akhir semester I-2023.
Dilaporkan, pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 71,06 triliun (100,57 persen) atau melebihi rencana Rp 70,66 triliun. Realisasinya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 49,13 triliun (101,44 persen), pendapatan transfer Rp 20,15 triliun (99,68 persen), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 1,76 triliun (88,46 persen).
Laporan berikutnya tentang belanja daerah pada akhir tahun 2023 mencapai Rp 66,77 triliun (92,55 persen) dari target Rp 72,14 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp 8,88 triliun (99,90 persen) dari target Rp 8,89 triliun. Pembiayaan ini bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya Rp 8,60 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 286 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp 190 juta.
Realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 6,63 triliun (89,56 persen) dari rencana Rp 7,41 triliun. Pengeluaran ini salah satunya untuk penyertaan modal pada badan usaha milik daerah Rp 4,83 triliun dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,80 triliun.
Dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah itu, silpa pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 6,54 triliun.
Baca juga: Menjadi Kota Global, Jakarta Wajib Penuhi Parameter Ekonomi Mapan Tingkat Dunia
Suasana sore hari di Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2024). Selain sebagai pengendali banjir, ruang limpah sungai atau Brigif kini berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan ruang publik.
Anggaran ini berbuah sejumlah capaian kerja. Periode Maret 2023, tingkat kemiskinan turun 0,17 persen menjadi 4,44 persen dibandingkan September 2022. Hal ini didorong oleh membaiknya beberapa indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya penganggur.
Diketahui, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,53 persen pada Agustus 2023. Angka tersebut turun 0,65 persen atau berkurang 22.800 orang dari tahun sebelumnya. Pengurangan ini salah satunya tak lepas dari program penempatan tenaga kerja dengan capaian 1.732 pencari kerja mendapatkan kerja melalui bursa kerja di lima wilayah administratif.
Kinerja lainnya, yakni tersalurkan biaya bantuan biaya pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus kepada 674.599 siswa, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi 19.042 mahasiswa.
Contoh lain, seharusnya tidak perlu menonaktifkan KTP. Ini bisa berbarengan dengan penggantian KTP dari Ibu Kota ke daerah khusus.
Selanjutnya, program pengelolaan sumber daya air berupa normalisasi dan restorasi sungai sepanjang 7 km, peningkatan kapasitas tampungan air dengan volume sebesar 269.355 meter kubik, sebanyak 63,99 persen pantai di Kepulauan Seribu bebas dari abrasi, dan 87,12 persen penanganan genangan kurang dari dua jam.
Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga membangun satu lokasi hunian layak yang keterisiannya mencapai 88,19 persen. Lalu, menurunnya lingkungan permukiman kumuh menjadi 9,2 persen karena penataan kawasan dengan total seluas 1.187 hektar di enam wilayah administratif.
Trubus menyebutkan, capaian ini tampak bagus di atas kertas. Akan tetapi, di lapangan masih banyak persoalan. Jakarta, misalnya, membutuhkan satu data agar punya angka riil, warga miskin ataupun jumlah penganggur.
”Contoh lain, seharusnya tidak perlu menonaktifkan KTP. Ini bisa berbarengan dengan penggantian KTP dari Ibu Kota ke daerah khusus,” kata Trubus.