Indonesia Targetkan 2.300 Megawatt dari Tenaga Surya di 2023

Transisi energi tak terelakkan. Potensi energi terbarukan di Indonesia yang melimpah perlu dioptimalkan, salah satunya dari jenis tenaga surya.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Paiton Energy membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung penyediaan sumber energi terbarukan. Perusahaan membangun PLTS dari stasiun Photovoltaic (PV) untuk keperluan konsumsi sendiri dengan total kapasitas terpasang 1.013 kW dengan Sistem Tenaga Surya on-Grid. Proyek PLTS ini dipasang di area pembangkit Paiton (689KW), atap gedung administrasi (65KW), dan atap balai rekreasi di perumahan Paiton (289KW). Listrik yang dihasilkan ini juga digunakan untuk mengisi daya bus listrik yang berfungsi sebagai transportasi karyawan sehari-hari. Hal itu dilakukan untuk menekan penggunaan batubara.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS pada 2023 sebesar 2.300 megawatt. Target tersebut sebagai bentuk komitmen transisi energi menuju emisi nol bersih pada 2060 seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Capaian Indonesia saat ini untuk kapasitas terpasang PLTS baru 200 megawatt.

Target tersebut tertuang dalam deklarasi di acara “Indonesia Solar Summit 2022” yang diselenggarakan secara hibrida, Selasa (19/4/2022), oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Institute for Essential Services Reform (IESR). Tercatat ada 31 pihak yang terlibat dalam deklarasi tersebut yang terdiri dari unsur pengembang PLTS, pelaku usaha pengguna PLTS, pengelola kawasan industri, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim, mengatakan, dalam pengembangan energi terbarukan tak ada alasan untuk tidak optimistis. Namun, optimisme tersebut harus disertai perjuangan bersama oleh semua pihak. Pengembangan energi terbarukan ialah soal mempertanggungjawabkan pernyataan kepada dunia.

“Tercapai atau tidak, tetapi Presiden sudah membuat statement ke dunia bahwa kita akan menuju net zero emission (emisi nol bersih) pada 2060. Untuk itu, kita harus mulai, (bahkan) dari kemarin atau sekarang. Tidak bisa jika dimulai lusa atau 2030,” kata Herman.

Baca juga: Menuai Peluang dalam Transisi Energi

Mengenai pengembangan tenaga surya, imbuh Herman, DEN sudah mengundang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta memberi masukan kepada Menteri ESDM. Disampaikan bahwa pada 2030 ditargetkan tercapai 20.000 megawatt (MW). Selain itu, Indonesia juga bisa belajar ke Vietnam yang capaiannya sudah jauh lebih baik dibanding Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, menuturkan, saat ini pihaknya sedang mengevaluasi untuk merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Dalam beleid itu diatur kapasitas PLTS atap dibatasi paling tinggi (maksimum) sesuai kapasitas terpasangnya. Adanya kata “maksimum” menjadi dipahami bahwa boleh jika di bawah angka maksimal kapasitas terpasangnya. “Ini menjadi diskusi. Ada yang harus dicari jalan keluarnya. Namun, sepahit apapun, saya tak ingin suasananya menjadi tak optimistis,” katanya.

Yang perlu diperhatikan lebih lanjut ialah fasilitas pendanaan dari bank lokal untuk proyek-proyek energi surya yang masih sangat sulit diakses.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menuturkan, deklarasi 2.300 MW proyek PLTS pada “Indonesia Solar Summit 2022” menunjukkan besarnya potensi energi surya di Indonesia. Hal itu membuka kesempatan mengalirnya investasi hijau dan potensi industri PLTS terintegrasi hulu-hilir di dalam negeri.

Baca juga: Proses Transisi Energi Bersih Dihadang Beragam Persoalan

“Di Indonesia, segala sesuatu memang tidak mudah. Namun, dari pengalaman, kita bisa mencari jalan ala Indonesia. Komitmen 2.300 MW ini tonggak untuk melakukan revolusi energi surya di Indonesia. Dukungan semua pihak penting,” ujar Fabby.

Pendanaan bank

Di acara yang sama, Direktur Utama Empat Mitra Indika Tenaga Surya (EMITS) Yovie Priadi mengapresiasi komitmen bersama dalam mendeklarasikan 2.300 MW pada 2023. Namun, yang perlu diperhatikan lebih lanjut ialah fasilitas pendanaan dari bank lokal untuk proyek-proyek energi surya yang masih sangat sulit diakses. Ia pun menyarankan agar bank diajak berpartisipasi untuk sama-sama mengembangkan industri tersebut.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga memeriksa dan melakukan perawatan rutin pada instalasi panel surya dan kincir angin untuk pembangkit listrik di Taman Kuliner Tambakharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/3/2021). Mereka mulai memanfaatkan dan dikenalkan pada energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk kebutuhan warung.

“Sebab, kalau tanpa pendanaan tidak mungkin. Perlu diajak lebih lanjut, bagaimana mengimplementasikan pendanaan itu di industri kita (energi surya). Mudah-mudahan ke depan dapat diajak sehingga dapat menyiapkan fasilitas pendanaan,” tuturnya.

Dukungan pembiayaan disampaikan Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury. Menurut dia, pihaknya berkomitmen untuk mendukung penurunan emisi karbon, juga mendorong pada sektor perbankan, terutama kaitannya Himbara. “Bagaimana mereka bertahap menurunkan pembiayaan pada yang berbasiskan energi fosil. Namun, tidak bisa sama sekali (sepenuhnya) menutup, karena bagaimanapun (energi fosil) masih menjadi sumber daya yang bisa dikembangkan saat ini,” katanya.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan, seperti apa yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, energi hijau harus diberi ruang tersendiri. Wilayahnya dan transmisinya dibedakan karena akan dialirkan ke kawasan industri hijau, yang akan menghasilkan produk hijau, dengan nilai lebih tinggi dari produk biasa.

Baca juga: Dukungan Negara Maju Dibutuhkan dalam Transisi Energi

“Kita punya potensi energi terbarukan dan pengembangan kawasan industri hijau. Jadi, saling mendukung. Juga ada kesempatan pada pembangkit listrik tenaga air dengan rencana kapasitas 9.000 MW di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Itu akan menyuplai energi hijau pada Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning, dengan total komitmen 130 miliar dollar AS,” jelasnya.