Bertransformasi, PLN Pisahkan Pelayanan dan Pembangkit
Dalam transformasinya, PLN akan terbagi tiga, yakni PLN sebagai “holding” yang akan fokus pada pemasaran dan pelayanan, subholding power atau pembangkit, dan di luar kelistrikan.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
kompas-photographer-name
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, salah satu pembangkit utama berkapasitas 500 MW yang memasok listrik wilayah Jakarta dan sekitarnya.
JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bakal bertransformasi dengan membentuk induk usaha atauholding dan subholding yang ditargetkan tuntas akhir 2022. Dengan cara itu, proses bisnis PLN diharapkan menjadi lebih fokus, sederhana, efisien, dan lincah, termasuk dalam menangkap peluang dari energi terbarukan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, pada konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/1/2022), mengatakan, dari benchmarking (penolokukuran) awal, pembangkit listrik dan turunannya memang harus di-spinoff atau dipisahkan. Hal ini juga menjadi bagian dari jalan menuju transisi besar-besaran pada energi terbarukan.
Akan tetapi, kondisi saat ini, PLN memilik utang Rp 500 triliun. ”Kan, tidak bisa menambah utang lagi. Maka, subholding ini harus mencari alternatif pendanaan lain. Apakah itu aksi korporasi atau lainnya. Namun, aksi korporasi ini tidak berarti seakan-akan menjual aset negara,” kata Erick.
Dalam transformasi tersebut, nantinya PLN akan terbagi tiga. Pertama, PLN sebagai holdingakan fokus pada pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, ada subholding power atau pembangkit dengan segala turunannya. Terakhir ialah institusi di luar kelistrikan, tetapi PLN memiliki infrastrukturnya.
Kompas
Kapasitas pembangkit listrik Indonesia 2045
Nantinya, subholding pembangkit akan mengonsolidasikan segala hal yang berhubungan dengan turunannya. ”Salah satunya PT PLN Batubara. Bisa saja dimerger. Opsinya dimerger atau ditutup. Kemarin, di holding pangan juga seperti itu. Ini sedang kami pelajari, tetapi kemungkinan besarnya, sangat bisa,” kata Erick.
Sementara subholding di luar listrik, misalnya, terkait kepemilikan kabel-kabel PLN. ”Kami benchmarking juga di negara lain dan ini bisa ditingkatkan independensinya. Apakah dijadikan PLN Mobile dengan fiber optic atau lainnya. Namun, tetap fokus ke pelayanan listrik itu sendiri, bukan tiba-tiba ke bisnis lain,” lanjutnya.
Erick mengonfirmasi, pembentukan holding dan subholding tersebut akan diselesaikan pada 2022. Namun, enam bulan sebelum dituntaskan, akan ada holding virtual, seperti yang dilakukan pada Pelindo dan Pertamina. Adapun transisi penuh ditargetkan tahun 2025. ”Kalau bisa lebih cepat, 2024. Tergantung dari kondisi transisi ini. Yang penting tak terburu-buru,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemetaan pada PLN ini penting agar ke depan dapat digambarkan secara riil mana masyarakat yang perlu subsidi dan mana yang tidak perlu. ”Tentu subsidi ini harus lebih efisien dan tepat sasaran. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR selalu katakan agar subsidi langsung ke rakyatnya. Kami, PLN, dukung,” ujar Erick.
Kompas/Priyombodo (PRI)
Pekerja melakukan perawatan jaringan listrik di Jalan Ciledug Raya, Kota Tangerang, Banten, Rabu (21/10/2020). Pemerintah menurunkan tarif listrik tegangan rendah bagi tujuh golongan pelanggan nonsubsidi, termasuk pelanggan rumah tangga. Penurunan tarif tersebut berlaku untuk periode Oktober sampai Desember 2020.
Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury menambahkan, meski tingkat elektrifikasi sudah di atas 99 persen, pengembangan transmisi lanjutan diperlukan. Termasuk transmisi dengan negara negara-negara lain yang belum tentu memiliki, misalnya panas bumi, seperti Indonesia.
Ini menjadi kesempatan bagi PLN untuk mengembangkan transmisi sebagai bisnis inti, sambil memetakan kemungkinan pengembangan ”beyond kwh” atau nonlistrik. ”Arahan Menteri BUMN dan kementerian lainnya, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kemenko Kemaritiman dan Investasi, agar pengelolaan energi primer bisa lebih efisien lagi,” ujarnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan, transformasi PLN bukanlah proses liberalisasi sektor ketenagalistrikan. Namun, hal itu merupakan tuntutan di tengah berbagai tantangan terkait energi, kemajuan teknologi yang destruktif, hingga kesempatan untuk mengoptimalkan energi terbarukan yang melimpah.
Menurut dia, bagaimanapun PLN harus berubah. ”Dari organisasi yang lambat, bisnis yang kompleks, menjadi satu organisasi yang lindah dan dinamis. Juga mengubah tantangan ini menjadi satu kesempatan,” katanya.
Darmawan menambahkan, PLN akan memetakan seperti apa langkah-langkah milestone serta progres dari kondisi saat ini, menjadi organisasi yang baru. Pada akhir 2022, akan difinalisasi secara legal ataupun operasional. Namun, enam bulan sebelumnya akan ada organisasi virtual. ”Kami siap menjalankan,” ujarnya.
